Romli Atmasasmita: Hukum Adat Lebih Cepat Selesaikan Masalah

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Objektifitas penegakan perkara hukum di Indonesia masih selang-seling. Maklum warisan penjajah. Kadang objektif kadang tidak. Hukum kerap dipolitisir. Padahal sebagai negara hukum, objektifitas adalah keharusan. Baik perkara kecil maupun perkara besar.

Demikian diutarakan salah seorang pakar hukum pidana, Prof. Dr Romli Atmasasmita di Bandung, Rabu, (18/04).

Menurutnya, segala permasalahan dari berbagai skala dan efek yang ditimbulkan tak mesti diselesaikan secara hukum di meja pengadilan. Semua bisa dibereskan melalui jalur lain yakni hukum adat. Sebab, kata dia,  hukum adat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa.

“Sebetulnya kita tinggal pilih mau ke pengadilan atau adat? Kalau saya pilih hukum adat. Tidak perlu berurusan sama kejaksaan, kepolisian penjara. Dengan hukum adat keadaan bisa lebih baik dari sebelumnya,”terangnya.

Ia mencontohkan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh ibu Rokayah di Garut yang digugat anak kandungnya terkait masalah hutang piutang. Menurutnya, pihak yang bersengketa tidak perlu membawa masalah itu ke pengadilan jika memang ingin selesai secara baik.

“Bagaimana jika hakim menerima alasan penggugat lalu mengabulkannya? Yang digugat hanya bisa pasrah kan. Jadi menurut saya tidak perlu lah dibawa ke pengadilan atau segala macem. Selesaikan secara adat dengan mengedepankan nurani,”tandasnya.

“Ada kawin lari misalnya. Kalau menurut KUHP kan harus dihukum. Kalau hukum adat nya geus we kawinkeun we lah bicar halal. Kan beres gak usah ke pengadilan,”tambahnya

Contoh lainnya kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Salah seorang Komisoner KPK. Kasusnya sedang dalam proses hukum. Menurut Romli, kasus Novel dapat diakhiri secara adat. Yakni ada kesediaan memberi maaf dari korban terhadap pelaku.

“Pemberian maaf korban terhadap pelaku itulah rujukan jaksa untuk mengambil keputusan. Berarti kan masalah selesai. Tapi kalau sudah terlanjur dibawa ke pengadilan ya tinggal lanjutkan saja. Ini soal pilihan,”jelasnya

Dalam konteks Indonesia, kata Romli, penegakan hukum adat juga bisa digunakan. Terutama kontrak yang erat kaitannya dengan investasi modal, pinjam meminjam yang berujung pada adanya pembayaran kredit. Artinya ada hutang yang wajib dibayar.

Jika memakai hukum adat, kata dia, tidak harus ada pembayaran kredit. Tap dibayar tunai. “Masalahnya kita dididik menghutang sementara tidak punya kemampuan membayar. Jatohnya kredit terus,”katanya. (yad)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here