Ridwan Kamil Angkat Bicara Soal Penangkapan Sekda Tasik

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil belum bisa berkomentar terlalu jauh mengenai penetapan tersangka Sekda Tasik, Abdul Kodir oleh Polda Jabar terkait korupsi dana hibah bansos 2017.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang dijalankan pihak Polda Jabar.

“Kami serahkan ke Polda, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Kami ikuti langkah lenegakan hukum,” ujarnya ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/11/2018).

Terkait pengganti sekda, Emil menyatakan akan menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada putusan dari Kemendagri, kata dia, barulah Pemprov Jabar segera memproses penggantian tersebut.

Untuk menghindari kongkalikong, Emil mewanti-wanti kepada seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat agar menggunakan sistem digital dalam menyalurkan dana bansos.Sistem ini, kata dia, setidaknya dapat menutup celah terjadinya praktik korupsi sebab seluruh prosedur transaksi mulai dari pengajuan, tracking, pencairan hingga pelaporan terpantau oleh sistem.

“Seperti halnya Sabilulungan itu hibah bansos transparan mulai dari pengajuan, tracking, pencairan, pelaporan. Pakai ini, ketahuan kalau dia kepotong atau tidak,” katanya mencontohkan.

Sebelumnya, Sekda Tasikmalaya, Abdul Kodir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewenagan dana hibah bansos TAsikmalaya 2017.Menurut catatan, dari delapan badan hukum berupa yayasan keagamaan di kabupaten Tasikmalaya yang menerima hibah mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 250 juta, diduga dipotong dari Rp 97,5 juta hingga Rp 225 juta dengan total Rp 1,2 miliar.

Dana hibah tersebut berasal dari APBD Tasikmalaya yang diteken oleh Uu Ruzhanul Ulum yang menjabat Bupati Tasikmalaya kala itu.

Modus Kongkalikong

Mengutip tribunjabar.com, Dana hibah dan bansos untuk 21 penerima berbentuk yayasan keagamaan senilai Rp 3,9 miliar diduga dikorupsi melibatkan sembilan tersangka.

‎Kesembilan orang ini yakni Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin, PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, dua warga sipil Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani Setiawan.

‎Modusnya, sekda bersama Maman dan Ending, meminta Alam dan Eka untuk mencarikan dana dari penerima hibah. Perintah itu ditindaklanjuti Alam dan Eka dengan menyuruh Lia dan Mulyana untuk melakukan hal yang sama.

Sambung menyambung perintah berlanjut karena Mulyana menyuruh Setiawan untuk memotong dana bansos dan hibah yang sudah cair dari penerima.

Pemotongan dana pun berlangsung. Seharusnya, 21 penerima dana ini menerima Rp 3,9 miliar. Namun, sembilan tersangka ini memotong dana tersebut sehingga penerima dana ini hanya menerima Rp 395 juta.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menjelaskan, sisa dari Rp 3,9 miliar dijadikan bancakan oleh para tersangka.

Misalnya, Setiawan menerima Rp 385 juta, Mulyana mendapat Rp 682, juta,‎ Lia mendapat Rp 136,5 juta, Alam mendapa Rp 351 juta, Maman mendapa Rp 350 juta.

‎”Dan tersangka AK (Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir) menerima Rp 50 persen dari pemotongan dana hibah ke 16 yayasan sebesar Rp 1,4 miliar dan tersangka E (Endin) menerima Rp 70 juta, tersangka Ar (Ade Ruswandi) mendapat Rp. 105 juta,” ujar Kapolda.

Lantas, untuk apa uang itu dipotong, Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Samudi menerangkan dana Rp 1,4 miliar itu masih tersimpan.

“Saat kami lakukan penggeledahan dan penyitaan ternyata dana itu belum digunakan untuk apa-apa‎ sehingga uang Rp 1,4 miliar itu kami sita,” kata Samudi.

Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten
Tasikmalaya Nomor : 700/1129/Inspektorat, tanggal 28 September 2018 dengan hasil bahwa dalam program belanja dana hibah untuk 21 yayasan dan lembaga keagamaan yang bersumber dari dana APBD TA. 2017 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 3.900.000.000.

Dari Rp 3,9 miliar itu, Rp 1,95 miliar disita penyidik. Yakni, Rp 1,4 miliar dari AK dan sisanya dari stafnya.

“Rp 1,9 miliar disita dari AK dan stafnya. Lalu ada yang disita mobil kijang dan sebidang tanah seluas 82 meter persegi berikut sertifikat hak milik asli nomor 00501,” ujar Samudi.

tribunjabar.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here