Revisi UU, HMI Anggap DPR Memperlemah Fungsi KPK

0

CIAMIS, Voiceofjabar.com – Rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hernawan, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Ciamis mengatakan bahwa seharusnya KPK itu diperkuat. Bukan diperlemah dengan rencana penghapusan UU tersebut.

“Karena KPK itu menjadi pembangunan dan pengawalan hukum di Indonesia,” ucapnya pada Voiceofjabar, di Ciamis, Rabu (11/9/19).

Menurutnya, berangkat dari 10 nama Capim KPK yang diusulkan oleh Pansel kepada Komisi III DPR RI, yang menjadi sorotan publik itu ada di 10 nama Capim yang diusulkan Pansel ada yang dianggap melanggar kode etik, ada yang mengharuskan untuk menghapus OTT dan KPK dituntut tidak melakukan penyelidikan kasus Korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan.

Hernawan menegaskan, jika dianalisis dari pernyataan 10 Capim KPK tersebut yakni akan menghambat upaya pemberantasan korupsi dan menghilangkan proses penyelidikan di KPK.

Kita selaku Aktifis HMI Kabupaten Ciamis mengkritisi terkait Revisi UU KPK:
1. Menjadikan KPK sebagai bagian dari lembaga Eksekutif
2. Penyadapan dipersulit
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih DPR
4. Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi
5. Kewenangan penuntut dihilangkan
6. Kewenangan mengelola LHKPN dipangkas
7. Perkara Korupsi harus Koordinasi dengan Kejaksaan Agung
8. KPK dapat menghentikan penyidikan (SP3)
9. Perkara yang menjadi sorotan publik dapat diabaikan
10. Kewenangan pengambil alihan penuntutan perkara dipangkas

Berdasarkan 10 point di atas, dalam point pertama kami menilai ketika KPK dimasukan kedalam bagian Lembaga Eksekutif maka independensi KPK akan dipersulit, karena KPK sudah ada di bawah naungan pemerintahan sehingga kPK sulit untuk mempunyai ketegasan dalam menjaga keseimbangan negara terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, KPK sebagai pelaksana dari aturan main yang dikeluarkan oleh Lembaga Eksekutif, berarti ketika Lembaga Eksekutif melakukan Korupsi KPK tidak akan menindak perkara selagi tidak ada aturan yang mengharuskan KPK untuk menindak kasus korupsi,” ujar Hernawan.

Selain itu penyadapan pun dipersulit, untuk mengetahui siapa yang melanggar, KPK harus mendapatkan bukti yang objektif, tapi ketika salah satu mendapatkan bukti itu dipersulit bagaimana KPK mendapatkan bukti objektifnya ketika penyadapan KPK dipersulit. Dengan demikian orang yang melakukan korupsi akan bebas melakukan tanpa harus takut diketahui oleh pihak yang mempunyai tugas untuk menyelidiki.

Adapun point ketiga, ketika seorang Pemimpin KPK dipilih oleh pihak Legislatif bisa dipastikan bahwa orang-orang KPK adalah orang-orang yang sudah seideologi dan akan masif dalam pergerakan dalam hal korupsi, dapat dipastikan pihak KPK tidak Netral.

Ketika sumber penyelidikan dan penyidikan dibatasi, bagaimaana KPK mempunyai gerak yang bebas independen dalam menjalankan perannya sebagai penyidik korupsi.

Jika kewenangan KPK sebagai penuntut dihilangkan, bagaimana penuntut akan mengeluarkan tuntutannya ketika kewenangannya dihilangkan,” tanya Hernawan.

Selain itu katanya Kewenangan mengelola LHKPN pun dipangkas, ketika harta kekayaan dipangkas maka tidak akan terlihat harta sebelumnya dan harta sesudahnya, maka korupsi dan tidak korupsi tidak akan terlihat sehingga akan banyak korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Negara.

Yang paling ironis yaitu ketika ada perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, padahal Kasus korupsi dan kolusi itu banyak dilakukan di Kejaksaan, ketika harus koordinasi dengan kejaksaan Agung maka KPK tidak lagi bergerak bebas dalam menyidak kasus korupsi.

Poin kedelapan, KPK dapat menghentikan penyidikan (SP3), ini yang sangat dikhawatirkan, jika ada kasus korupsi bisa selesai begitu saja tanpa adanya persidangan, maka pelaku korupsi tidak akan kapok untuk melakukan korupsinya. (far)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here