Respon Pelayanan Anak Bermasalah dengan Hukum Mandeg, Kepedulian Pemerintah Daerah Dinanti

0

Bandung, Voiceofjabar.com –Penanganan problem anak di Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat dan pemerintah.

Sebab, ada banyak dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penanganan masalah anak ini yakni Undang-Undang 45 pasal 34 ayat 1, Undang-Undang Kesos pasal 11 tahun 2009, Undang-Undang Pelindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No 11 tahun 2012.

Tak terkecuali di Jawa Barat. Bahkan untuk permasalahan anak Jawa Barat sudah terbentuk komite khusus dan program Anak Bermasalah dengan Hukum sendiri sudah bergulir sejak tahun 2012 lalu melalui SK Gubernur.

Dalam SK tersebut tertuang bahwa masyarakat di 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat diharapkan membentuk lembaga-lembaga perlindungan anak.

“Di dalam SK Gubernur yang diajukan tertera jelas bahwa keterwakilan lembaga-lembaga terkait sesuai bidang tupoksinya. Contoh bidang perlindungan dan advokasi ada ketua jaringan, PPA Polda, Kejaksaan dan Bapas Hukham,”terang Ketua Komite Bidang Perlindungan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (PRS-ABH) Provinsi jawa barat, H. Dicky Purnama Gumilang kepada voiceofjabar.com belum lama ini.

Program ini, sambung dia, dapat dipertanggungjawabkan sebab yang menjadi regulatornya adalah Pemerintah RI melalui Kementerian Sosial dan dibiayai oleh APBN.

“Tapi sudah lima tahun berjalan sejak tahun 2012 sampai 2017 baru tiga yang sudah dibentuk yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Majalengka).  Jadi yang sisanya yang 24 daerah baru masyarakat saja yang interaktif kepada pemerintahan pusat,”terangnya.

Akan halnya, penanganan permasalahan anak dapat cepat langsung direspon. Teknis pemberian bantuan tersebut, ia mencontohkan, bahwa jika satu lembaga mengajukan 10 anak akan ditetapkan hanya 8 anak yang mendapat bantuan. Merujuk data formulir A yang dikirimkan, pihak komite akan mengambil skala prioritas yakni dari dari nomor urut 1 hingga 8. Sedangkan no urut 9 dan 10 tidak mendapat bantuan.

“Tapi itu hanya contoh atau pemisalan saja.  Bukan berarti semua lembaga mendapat bantuan hanya 8 anak. Tidak,”tandasnya.

Lebih dalam ia mengupas bahwa keberadaan lembaga tersebut menjadi sangat penting. Dari aspek pelayanan misalnya. Permasalahan anak di daerah dapat langsung ditangani oleh masyarakat sendiri sebagaimana termaktub dalam aturan khusus yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) nomor 11 tahun 2012.

“Jadi masyarakat bisa langsung merespon kasus anak yang terjadi di daerahnya. Ada pencegahan juga. Masyarakat dapat mensosialisasikan tentang masalah anak yang memang masih kurang meskipun sudah ada kementeriannya,”katanya.

Berikutnya, jelas Dicky, ada pendekatan khusus terhadap masalah anak ini. Sebab jelas masalah anak beda porsinya dengan masalah orang dewasa. Tidak bisa disamakan. Bahkan bila perlu dan sebaiknya, lanjut dia, masalah anak ditangani oleh kalangan profesional seperti psikiater agar si anak tidak kehilangan kepercayaan diri dalam menjalani kesehariannya.

“Karena rata-rata pelaku dan korban memiliki masalah. Jadi harus ditangani oleh psikiater. Lalu ada pendampingan sejak awal kasusnya hingga si anak itu bisa kembali tumbuh sebagai anak yang sehat dan bisa jadi generasi penerus bangsa,”ujarnya.

Oleh karena itu, katanya, keberadaan lembaga-lembaga perlindungan anak di daerah di Jawa Barat dapat segera direalisasikan agar permasalahan anak yang terjadi segera tertangani.

“Maka dari itu himbauan tolong kembalikan hak asuh anak kepada orang tua dan juga peran serta pemerintah dan masyarakat adalah jawabannya. Semoga anak-anak kita menjadi generasi unggulan penerus bangsa,”pungkasnya. (ty)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here