Reses DPRD Jabar Dibanjiri Aspirasi soal Pelayanan & Infrastruktur

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengakhiri kegiatan reses pada 11 Desember 2018. Ada banyak keluhan dan aspirasi yang diterima para legislator.

Berdasarkan keterangan tertulis dari humas DPRD Jabar,  aspirasi yang disampaikan warga dari seluruh anggota DPRD Provisi Jawa Barat, mayoritas mengeluhkan pelayanan perekaman E-KTP yang cenderung dipersulit.

Selain itu, sarana kebersihan terutama Tempat Penampungan Sementara (TPS) belum ada di wilayah tersebut.

Sehingga masyarakat meminta agar direalisasikannya sarana tersebut. Bukan hanya itu, fasilitas umum untuk kebutuhan air bersih belum tersedia. Warga berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengakomidir sarana yang dibutuhkan warga.

Masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya turap/ saluran air. Lebih khusus, konstituen menginginkan perbaikan infrastruktur jalan desa yang notabenenya masih dikuasai oleh sebuah perusahaan.

Padahal, jalan tersebut merupakan akses jalan masyarakat ke wilayah perkotaan di beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Barat.

Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak. Tidak terkecuali persoalan pengangguran yang cukup banyak di kawasan tersebut.

Oleh  karena itu, warga mengharapkan adanya hasil konkrit dari reses tersebut.
Adanya bantuan permodalan untuk mengembangkan bidang pertanian, khususnya dikembangkan okeh kalangan muda-mudi yang sama sekali tidak memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan.

Hal itu bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tidak
terkecuali masalah fasilitas umum seperti tempat penampungan sampah sementara atau bak sampah diusulkan oleh warga.

Selain Itu, perbaikan dan penambahan gedung sekolah sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar. Warga pun mengeluhkan masih adanya praktek bank keliling yang cukup meresahkan warga. Perbaikan infrastruktur jalan desa dan fasilitas bak sampah.

Selain itu yang mendesak dikalangan pemuda ialah bantuan permodalan maupun pelatihan untuk peternakan.
Beberapa persoalan tersebut diatas mencuat diutarakan masyarakat pada umumnya. Masalah yang berkatian dengan kepentingan masyarakat banyak tentu harus diprioritaskan.

Tidak terkecuali persoalan-persoalan yang sudah ditampung melalui kegiatan Reses III Tahun Sidang 2018 DPRD Provinsi Jawa Barat. (red/rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here