Rekam Jejak Ahmad Najib Qodratullah

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Sosok Ahmad Najib Qodratullah sudah tidak asing lagi di panggung politik nasional. Ia merupakan legislator senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili Dapil Jawa Barat II (Kab.Bandung & Bandung Barat).

Selama 2 periode Ahmad duduk di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung (2004-2009 dan 2009-2014). Pada periode 2009-2014 Ahmad menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung.

Pada masa kerja 2014-2019 Ahmad Nadjib bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Pada 2013, Ahmad Nadjib diperiksa oleh Polda Jawa Barat terkait dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Bandung di periode 2005.

Sejak di bangku kuliah di 2010 Ahmad Nadjib bergabung menjadi kader PAN. Dimulai dari lingkup kecamatan Dayeuhkolot sampai menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bandung dan juga sebagai Ketua Inisiator Barisan Muda (BM) PAN Kab.Bandung, Ahmad Nadjib giat mengembangkan PAN di Kabupaten Bandung.

Dianggap sukses mewakili PAN di DPRD Kabupaten Bandung selama 2 periode (2004-2014), di Pileg 2014 Ahmad Nadjib mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.

Sikap Politik

Selama duduk di parlemen Senayan, Najib pernah terlibat langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang. Yakni RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 28 April 2016.

Nadjib meminta penentuan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak dari DPR dilakukan melalui konsultasi Fraksi dengan Pimpinan Komisi.

Kemudan RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK) 17 Maret 2016. Mewakili Fraksi PAN, Najib menyampaikan bahwa Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membangun sistem keuangan kembali yang lebih kokoh.

Fraksi PAN berharap UU PPKSK nantinya dapat menjadi payung hukum untuk antisipasi dan penanganan krisis keuangan. Fraksi PAN juga berharap KSSK membuat standardisasi penanganan atas bank yang bersifat sistemik. Selain itu, Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada anggota Panja RUU PPKSK.

Fraksi PAN sepakat bahwa penggunaan APBN pada penanganan krisis menimbulkan masalah kompleks, dan menyetujui penghapusan peraturan tersebut. Fraksi PAN menyetujui agar RUU PPKSK dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2.

Lalu, pada 10 Maret 2016 – Nadjib mengusulkan untuk membuat ilustrasi flow chart dari perubahan pasal dan ayat yang terjadi dalam RUU PPKSK.

Selanjutnya, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) 29 Oktober 2015. Ahmad Najib menilai fokus Rancangan Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) ini hanya semata-mata bagaimana meningkatkan pendapatan dan tidak ada jaminan pajaknya balik ke masyarakat.

Menurutnya, naskah RUU PNBP ini sering kali bermasalah karena naskah akademiknya. Ia menyarankan perlunya rapat khusus untuk mengawasi penerbitan naskah akademik agar tidak selalu berujung masalah seperti ini.

Tanggapan Uji kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Dasril Munir 20 September 2016 – Dalam RDP Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK, Dasril Munir, Nadjib menanyakan kesiapan Dasril untuk menjadi BPK.

Dasril juga menanyakan pandangan Dasril terkait hubungan lembaga lain dengan BPK secara politis, misalnya BPK dengan DPR-RI.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief 19 September 2016. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief, Najib bertanya bentuk kongkrit koordinasi BPK dengan mitra kerja BPK jika saudara Abdul Latief terpilih sebagai Kepala BPK.

Evaluasi Kinerja Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, Jasa Asuransi Indonesia dan Permodalan Nasional Madani 26 November 2015. Najib meminta penjelasan Jamkrindo mengenai jumlah laba tahun 2015.

Soal Hutang Pemerintah Indonesia 24 Juni 2015. Najib tanya ke Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko tren perubahan pembiayaan utang dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan & Belanja Negara–Perubahan (APBN-P) dalam 4 tahun terakhir.

Najib juga minta konfirmasi realisasi penyerapan anggaran di tahun 2014 serta realisasi pembiayaan di tahun yang sama.

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal – RAPBN 2016
Pada 28 Mei 2015. Ahmad Najib berharap di dalam pemaparan RAPBN 2016 memuat alokasi anggaran untuk RKP yang ada sekarang.

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Pada 20 April 2015. Ahmad Najib tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, bagaimana memastikan kedaulatan Rupiah terjaga dan strategi yang disiapkan untuk memperluas syariah banking.

Ia pun bertanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, apakah cukup nasionalis dan berani tegas untuk memastikan tidak ada yang pakai US Dollar lagi untuk transaksi.

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pada 16 Februari 2015, Ahmad Nadjib menilai masih banyak aparatur Bea dan Cukai yang bermasalah dan berharap Dirjen BC sungguh-sungguh membuat jajaran Bea dan Cukai bersih.

Ahmad Nadjib minta klarifikasi dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DirjenBC) strategi apa yang disiapkan untuk menciptakan citra bersih di 2015. Ahmad Nadjib menilai kedaulatan petani tembakau penting untuk dijaga.

Oleh karena itu Ahmad Nadjib berharap DirjenBC berperan untuk menjaga persaingan di industri tembakau tetap fair.

wikidpr.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here