Pidato Prabowo Subianto Dikecam, Kenapa?

0

Jakarta, Voiceofjabar.com – Kegaduhan politik di pilkada DKI Jakarta tidak akan pernah berhenti dan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut. Akan melebar ke daerah lain jika para elite tidak lagi komitmen dengan konsensus dasar negara Indonesia.

Sebagai negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandangan dan seruan menjelang pelaksaaan putaran kedua pilkada DKI ini disampaikan Ketua Presidium GMNI, Chrisman Damanik, Kemarin.

“Presidium GMNI menyerukan seluruh komponen bangsa bersatu dalam semangat persaudaraan kebangsaan dan pertahankan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Mari kita dukung terselenggaranya pilkada DKI yang aman dan damai,” ujar Chrisman Damanik dalam siaran persnya, Senin, (17/04).

Pesta demokrasi pilkada serentak 2017 telah dilaksanakan di 100 daerah lainnya. “Dan alhamdulillah berjalan baik, tidak ada gangguan yang berarti. Apalagi dilatarbelakangi dan mengeksploitasi isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA),” tambahnya.

Namun, kata dia, di Jakarta beda sendiri. Sekalangan elite bangsa yang bermukim di ibukota negara ini dianggap telah mencoreng demokrasi. Mulai dari pelanggaran-pelanggaran aturan main pilkada sampai mengeksploitasi isu SARA sebagai alat politiknya.

Akan halnya, Presidium GMNI menyayangkan sikap pimpinan-pimpinan parpol yang platformnya Nasionalis atau berazaskan Pancasila tetapi membiarkan terjadinya kampanye hitam. Mengobarkan semangat dan kebencian yang berlatar belakang SARA.

“Kami menyayangkan pidato Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto yang pada masa hari tenang pilkada DKI saat ini ramai beredar di media sosial yang tidak menyinggung sama sekali adanya kampanye hitam. Yang mengeksploitasi SARA yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal tertentu,” ujarnya.

Presidium GMNI menilai justru aksi kelompok-kelompok radikal tersebut telah memecah belah masyarakat dan merusak persaudaraan kebangsaan Indonesia.

Mereka juga menghasut secara terbuka di rumah-rumah ibadah dan melakukan berbagai intimidasi dan kekerasan fisik.

Seperti mengancam tidak menyalatkan jenazah pendukung pasangan calon tertentu, mengkafir-kafirkan orang lain dan lain sebagainya.

“Sebagai seorang nasionalis dan negarawan, mestinya Bapak Prabowo berusaha mendinginkan suhu politik dan mencegah aksi radikalisme itu terus berlanjut,” sesalnya.

“Sangat disayangkan tidak ada ucapan atau tindakan beliau apalagi sikap penolakan terkait berbagai tindakan aksi kekerasan yang mengeksploitasi isu SARA. Yang bertentangan dengan semangat negara Pancasila,”Ketua Presidium GMNI,” ia menegaskan kembali.

Peneliti Senior Indonesia Public Institute Karyono Wibowo pun angkat bicara soal menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang beredar luas di jejaring media sosial pada masa tenang.

Ada sejumlah catatan dari pernyataan Prabowo. Pertama, ketika menyinggung soal hasil survei sejumlah lembaga, seolah-olah pasangan Anies-Sandi sudah menang karena unggul di survei.

“Padahal, sejumlah lembaga survei yang cukup terpercaya mengumumkan selisih antara pasangan nomor 3 dan nomor 2 berikisar antara 1 sampai 2 persen, masih berada dalam ambang batas margin of error antara 4 sampai 5 persen,”jelasnya.

Sementara itu, sambung Karyono, masih ada sekitar 5 persen pemilih yang belum menentukan pilihan. Sehingga dari hasil survei seperti itu kesimpulannya adalah imbang. Belum bisa disimpulkan siapa pemenangnya. Dalam posisi imbang seperti ini yang menjadi penentu kemenangan adalah suara yang belum menentukan dan kemungkinan adanya perpindahan (migrasi) pemilih.

Di sisi lain, tambah dia lagi, Prabowo menyinggung adanya potensi kecurangan. Menurutnya,  pernyataan tersebut bisa menimbulkan persepsi publik bahwa Anies-Sandi pasti menang. Dan hanya kecurangan yang bisa mengalahkannya.

“Ini persoalan serius, oleh karenanya, kita perlu memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang pemahaman masalah hasil survei. Hasil survei jangan dijadikan untuk mempengaruhi opini publik apalagi untuk memprovokasi masyarakat,”terangnya.

Kedua, ketika Prabowo menyinggung soal kegaduhan Jakarta. Pernyataan Prabowo sangat tendensius karena seolah-olah kegaduhan dipicu oleh satu orang yaitu oleh gubernur lama. Meskipun Prabowo tidak menyebut nama namun publik bisa menangkap pesan bahwa yang dimaksud Prabowo adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Dalam konteks ini, pernyataan Prabowo tendensius dan subyektif. Mestinya, ketika menyinggung masalah kegaduhan yang terjadi sepanjang tahapan pilgub DKI, Prabowo sebagai negarawan juga perlu menegaskan dan menghimbau untuk menghentikan isu SARA. Jangan hanya menyalahkan satu pihak. Hal ini perlu untuk menjaga marwah Prabowo sebagai seorang negarawan sejati,” pungkasnya. (red)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here