Pemkab Tasik Rombak RPJMD

0

Tasikmalaya, Voiceofjabar.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan akselerasi pembangunan dengan memfokuskan diri pada tiga masalah pokok pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan, penataan destinasi pariwisata, dan peningkatan produktifitas pertanian.

Untuk mencapai ketiga hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah dilaksanakan selama dua tahun perlu dilakukan review karena harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

“Bila kita harus jujur, pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, sesungguhnya tinggal melaksanakan saja. Karena sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi,”kata Wakil Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto dalam Halaqoh Pemkab Tasik dengan Para Alim Ulama dalam rangka konsultasi publik Revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, Senin (9/4/18).

Oleh karena itu, kata dia, arah dan fokus pembangunan di daerah harus harmonis dan selaras dengan arah kebijakan pusat. Dengan kata lain, APBD adalah alat untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pusat dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Wakil Bupati, pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya harus memperhatikan manfaat apa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyrakat terutama kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan.

Anggaran untuk pembangunan harus saling sinergis antara satu program dengan program yang lainnya.

“Anggaran pembangunan besar, uang keluar banyak, proyek bertebaran, tapi antara satu program dengan program lain, antara satu proyek dengan proyek lain tidak saling sinergis, tidak berkaitan dan saling mendukung, bahkan banyak pembangunan-pembangunan kita yang tidak bermanfaat harus segera dihentikan. Kita harus rubah, dari program follow money, menjadi money follow program. bicara dahulu program, baru uang, baru anggaran. no program no money, “ujar Ade.

Terkait peningkatan destinasi wisata, lanjut Ade, kebijakan pembangunan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan pariwisata menjadi lokomotif perekonomian.

Menurutnya, sesuai kebijakan nasional tersebut, sudah saatnya Kabupaten Tasikmalaya menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis yang menjadi media integrasi program dan kegiatan antar sektor pembangunan yang dapat menggerakan perekonomian rakyat.

“Kita punya kawasan wisata Galunggung, fokuskan pengembangan wisata di daerah ini sehingga menjadi destinasi wisata unggulan yang ikonik, dalam pengembangannya, seluruh sektor baik infrastruktur, industri perdagangan, ekonomi kreatif, seni & kebudayaan, pertanian, dan sektor lain haruslah fokus ikut menopang pengembangan destinasi wisata galunggung secara sinergis,”jelasnya.

Sektor pertanian juga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tasikmalaya.

Meskipun kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB menurun, bergeser ke sektor jasa dan perdagangan, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya haruslah pro terhadap petani.

“Terlebih, penduduk yang berprofesi petani ini sangatlah beririsan dengan problem kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya,”jelasnya.

Ia menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar mengawal dan melaksanakan masukan, harapan hasil halaqoh para alim ulama dalam berbagai program dan kegiatan menuju Kabupaten Tasikmalaya yang lebih sejahtera.

“Hasil halaqoh harus jadi prioritas bahan tindak lanjut penyempurnaan revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021,”tutupnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here