Paslon Iman Barokah Menggugat

0

BANJAR, voiceofjabar.com -Tim advokasi pasangan Iman Barokah (Maman-Irma Bastaman) melaporkan adanya beberapa dugaan pelanggaran dalam Pilkada Kota Banjar 27 juni lalu ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pelaporan  tersebut dilaksanakan senin 2 Juli 2018.

“Tim advokasi melaporkan beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di pilkada Kota Banjar”, ujar Debbi Puspito selaku ketua tim advokasi paslon no 2 kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (03/06/2018).

Debbi mengatakan pihaknya ingin eksaminasi putusan, meminta supaya Bawaslu Provinsi untuk menguji putusan Panwaslu Kota Banjar terkait laporan kita yakni nomor 5 dan nomor 6. Karena putusan nomor 5 dan nomor 6 dengan objeknya sama tapi putusannya berbeda.

“ Nah ini yang ingin kita minta perjelaskan ke Bawaslu, tegasnya.

Berikutnya yang kedua ia meminta adanya monitoring terkait laporan temuan kotak suara di PPS Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar yang diduga dibuka secara ilegal di PPS tersebut.

“Kita minta ini dimonitoring langsung dari Bawaslu Provinsi,”pintanya.

“Selain itu, kita juga akan segera menerjunkan tim ke Panwaslu Kota Banjar untuk monitoring proses laporan dugaan pembukaan kotak suara secara ilegal,” jelasnya

Pelaporan Paslon 2 tertuang dalam surat dengan Nomor: 07/TA-IB/VI/2018, dengan tujuan Kepada BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) Provinsi Jawa Barat dengan Perihal: Eksaminasi atas Putusan Panwaslu Kota Banjar.

Isi dalam surat tersbut antara lain:

1. Bahwa Tim Advokasi Iman Barokah telah melaporkan beberapa dugaan  pelanggaran dalam Pilkada Kota Banjar 2018 melalui Panwaslu Kota Banjar dan sebagian telah ditindaklanjuti.

2. Bahwa atas dasar tindak lanjut Panwaslu Kota Banjar tersebut, ditemukan adanya kejanggalan atas putusan terutama dalam Laporan No: 05/LP/PW/Kota/13.02/VI/2018 tertanggal 28 Mei 2018 dengan Laporan No: 06/LP/PW/Kota/13.02/ VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018; dan ke 3.

Bahwa Panwaslu Kota Banjar diduga telah menerapkan perlakuan berbeda (standar ganda) atas laporan keterlibatan ASN dalam Kampanye, dengan tidak menjadikan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai rujukan yang sama dalam laporan No. 06/LP/PW/Kota/13.02/ VI/2018;

Selain itu, dalam penyampaian putusan No: 05/LP/PW/Kota/13.02/ VI/2018, Pelapor sebagai pihak yang berkepentingan secara langsung atas informasi tindak lanjut laporan tidak diberitahu secara resmi, baik melalui surat ataupun penyampaian pemberitahuan lainya akan status laporan Pelapor. Ada 7 point dalam surat pelaporan  yang dilaporkan tim kuasa Hukum Palon 2 kepada Bawaslu Propinsi Jawa Barat.

Sementara itu, menurut Ketua Panwaslu Kota Banjar,  Irfan saeful R melalui Rudi Ilham G Komisioner Panwaslu Kota Banjar saat dihubungi mengatakan, terkait pelaporan tim advokasi Iman Barokah ke bawaslu itu hak semua warganegara.

Rudi menambahkan, Panwaslu Kota Banjar saat ini sedang fokus mengawasi tahapan rekapitulasi pilkada Kota Banjar di KPU Kota Banjar.

“Kita panwaslu kota banjar hari ini sedang fokus mengawasi tahapan rekapitulasi di KPUD,” ujarnya. (AM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here