Orang Gila Boleh Nyoblos Kecuali Sakit

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Orang gila bisa nyoblos? Topik ini masih menjadi polemik hingga kini. Di tengah guyuran kritik dari sekalangan masyarakat,  Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap akan menyertakan penderita gangguan jiwa dalam pemilu 2019 mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan pihaknya hanya berpedoman pada Undang-Undang Pemilu. Yakni warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan TNI dan Polri serta tak dicabut hak politiknya, wajib masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dengan kata lain, memiliki hak suara. Termasuk orang gila dan penderita gangguan disabilitas lainnya.

“Tidak pernah ada istilah menggunakan orang gila. Itu tidak ada. Disabilitas itu macam-macam, salah satunya gangguan jiwa,” ujar Arief Budiman di Gedung KPU RI, Senin (26/11) mengutip merdeka.com.

Masuknya penyandang gangguan kejiwaan dalam DPT hanya sebagai bagian dari pendataan, sesuai amanat UU. Meski masuk dalam DPT, terbuka kemungkinan orang dengan gangguan jiwa tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan. Namun, harus disertakan surat keterangan.

“Nah kalau pada hari pemungutan suara dia diberi keterangan karena saat itu tak mampu memilih, bisa karena sakit, atau macam-macam ya. Maka dia nanti tidak akan menggunakan hak pilihnya. Dianggap tidak mampu,”terangnya.

Ridwan Kamil: Tak Masalah

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil termasuk orang yang tidak mempermasalahkan orang gila masuk dalam daftar pemilih.

Emil beralasan bahwa sikapnya berpijak pada aturan Komisi Pemilihan Umum yang menghendaki orang gila jadi pemilih.

Bahkan, kata dia, keterlibatan orang gila dalam pemilu haruslah ada jika dirasa dibutuhkan dan tak usah dipermasalahkan.

“Pada dasarnya mengikuti apa pun aturan yang diputuskan oleh KPU, DPR atau pun perundangan, tugas dari kepala daerah ini mengamankan bukan mempertanyakan,” kata Emil sebagaimana ditulis rmoljabar.com.

Namun demikian, ia memberi catatan bahwa penggunaan hak politik penderita gangguan jiwa harus dipastikan objektif.

“Bagaimana memastikan pilihannya objektif?,”katanya.

Sebelumnya, pihak KPU mengklaim memiliki landasan kuat untuk memasukkan ODGJ sebagai bagian dari DPT. Hanya, dalam praktiknya di lapangan, ada persyaratan tambahan.

Landasan hukum yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XIII/2015 itu mengakomodir ODGJ untuk tetap bisa memiliki hak pilih. (red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here