Tasikmalaya, Voiceofjabar.com – Kendati Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2018 tentang penunjukan Plt kepala daerah sudah diterbitkan, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum menolak keras pengangkatan Plt bupati dari kalangan luar seperti yang terjadi Pemprov Jawa Barat yang tiba-tiba menujuk unsur Polri jadi Plt gubernur.
Uu berharap pengganti bupati Tasikmalaya selama ia menjalani masa cuti pencalonan di Pilgub Jabar diserahkan sepenuhnya kepada Wakil Bupati yang sekarang, Ade Sugianto.
“Saya berharap Plt diberikan kepada pak wakil. Karena beliau sudah faham filosofi dan psikologi masyarakat Kabupaten Tasikamalaya,”katanya belum lama ini.
Ia beralasan Ade Sugianto lebih memiliki kapasitas untuk menjadi pelaksana tugas di Kabupaten Tasikmalaya. Ade, kata Uu, punya visi misi yang sama dengan dirinya yang telah dibangun bersama sejak 7 tahun lalu.
Kehadiran orang luar, jelas Uu, justru akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Di samping tak faham kultur dan psikologi masyarakatnya, Plt dari luar diyakini tak akan mampu membangun kecocokan secara tiba-tiba dalam tempo singkat.
Selain itu juga tidak akan berpengaruh pada perbaikan tatanan birokrasi dan juga pada aturan-aturan atau perda-perda yang telah disahkan.
“Kalau ada orang asing datang dan tiba-tiba punya kewenangan itu kan bahaya. Makanya saya menolak orang asing jadi plt bupati,”tandasnya.
Jika pun wakil bupati sulit dipaksakan jadi Plt, kata dia lagi, ia berharap jabatan itu diambil dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Tidak dari luar Tasik.
“Permendagri sudah dikaji tapi kita tetap menolak orang asing ujug-ujug datang,”tutupnya. (jang)
