Monitoring Pilkada, Bawaslu Diminta Libatkan Masyarakat

0

BANDUNG, Voiceofjabar.com – Meski fungsi utamanya sebagai pengawas, Bawaslu diminta berperan aktif dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemlilu. Termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang sudah digelar dua kali, yaitu Pilkada Serentak 2015 dan 2017.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, dalam setiap penyelenggaraan Pilkada diperlukan sistem pengawasan yang tidak saja efektif dan efisien, namun juga mampu mendorong partisipasi publik dan partai politik untuk melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.

“Saya pikir, yang penting dari Bawaslu ini adalah bagaimana partisipatif masyarakat. Kalau KPU partisipatif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kalau Bawaslu mengawasi bagaimana jalannya Pemilu. Ini dua hal yang berbeda,” terangnya dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Bawaslu Jabar Award 2017, Kota Bandung, Kamis malam (27/4/17).

Kemudian, lanjut Demiz,  sistem pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Penegakkan Peraturan Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karenanya, diperlukan suatu sistem pengawasan yang tidak saja efektif dan efisien, tapi juga mampu mendorong partisipasi publik dan partai politik untuk melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.

“Ini substansinya dari acara sosialisasi ini salah satunya,”katanya.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang intinya mengamanatkan bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Tahapan Pilkada Serentak 2018 akan dimulai pada Agustus 2017, sementara tahapan Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden akan dimulai sekitar Desember 2017.

“Oleh karena itu, kami sangat berharap besar dari Jawa Barat. Ada 16 kabupaten/kota, ada satu Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini tugas kita bersama ke depan, bukan hanya dari teman-teman KPU, Bawaslu Provinsi. Bukan hanya Panwas Kabupaten/Kota, tapi juga teman-teman, bapak-bapak kita dari Pemerintah Provinsi, DPRD, Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan juga para stakeholder yang ada khususnya teman-teman Partai Politik,” ucap Rahmat.

Kata Rahmat,  Parpol harus menjadi pengawal utama demokrasi di Indonesia. Parpol bisa membuat kendali terhadap masa dan apapun yang terjadi pada Pemilu ke depan. Untuk itu, diharapkan peran serta Parpol perlu lebih ditingkatkan menjadi garda terdepan dalam berdemokrasi yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

Seperti diketahui, selain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada Pilkada Serentak gelombang ketiga Tahun 2018 di Jawa Barat, juga akan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 10 (sepuluh) Kabupaten, yaitu Bandung Barat, Bogor, Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan, Ciamis,   dan Kabupaten Garut, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada 6 (enam) Kota, yaitu Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi. (yad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here