Maju Jalur Independen, Calon Kepala Daerah Wajib Kumpulkan 2.132.589 Pendukung

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat segera menjaring pasangan calon kepala daerah untuk pilkada serentak 2018. Beberapa rumusan pun ditetapkan. Baik bagi pasangan calon jalur partai politik maupun jalur perseorangan.

Komisioner KPU Jabar, Endun Abdul Haq menerangkan bahwa ketentuan yang ditetapkan KPU dalam rumusan tersebut mengacu pada undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  Menjadi Undang-Undang, sebagai landasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung tahun 2018.

“Pasal 39 menyebutkan peserta pemilihan adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang,”terangnya dalam jumpa pers di Kantor KPU Jabar, Senin, (28/08).

Sebagaimana mafhum bahwa syarat pendaftar dari jalur partai harus memenuhi minimal 20% jumlah kursi di parlemen atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di daerah yang bersangkutan.

Sedangkan untuk calon perseorangan di Propinsi Jawa Barat, sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 8 ayat 2 pada point (b) menyebutkan bahwa KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.

“Ketentuannya kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota, penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada terakhir dan DPT pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada daerah kabupaten/kota bagi yang belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota,”terangnya.

Mengenai ketentuan besaran dan sebarannya untuk Provinsi Jawa Barat tercantum dalam Pasal 9 huruf (d), yang menyebutkan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).

Sebagaimana diketahui, total daftar pemilih tetap di pilkada terakhir sebanyak 32.809.057 pemilih di 11 kota/kabupaten di Jawa Barat.

“Artinya bagi calon jalur perseorangan harus menyodorkan syarat foto copy KTP elektronik pemilih sebanyak 2.132.589 pemilih. Kalkulasinya kan 6,5% x jumlah pemilih di pilkada terakhir itu,”katanya.

Terkait jadwal waktu, sesuai Peraturan KPU no 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk Calon Perseorangan Pada Pilgub Jabar dan Pilkada Bupati/Walikota, bahwa KPU akan mengumumkan penerimaan berkas dukungan pada tanggal 9-22 November 2017.

Penyerahan berkas dukungan berupa Foto Copy KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil, bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 22-26 Nopember 2017, sementara untuk Bakal Calon Bupati/Walikota pada tanggal 25-29 November 2017.

Untuk pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bakal Calon Bupati/Walikota akan dilaksanakan pada tanggal 8-10 Januari 2018.

Setiap bakal calon persorangan yang sudah mengumpulkan foto copy KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil sesuai dengan batas minimal yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, harus lolos seleksi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menggelar Pemilihan.

Meliputi penelitian administrasi dan penelitian faktual. Sebagaimana diatur dalam PKPU No. 3 tahun 2017 Pasal 16, penelitian atau verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara: (a) melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan,”pungkasnya.

“KPU Provinsi Jawa Barat siap melayani para pihak yang akan melakukan konsultasi dan atau memohon penjelasan terkait teknis dan mekanisme pencalonan perseorangan dimaksud,”pungkasnya. (ty)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here