Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Cukup

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Kuota 30 persen calon legislatif (caleg) perempuan, ternyata belum berbanding lurus hasilnya dengan kondisi nyata di parlemen.

Pemerintah pun dituntut untuk mengevaluasi peraturan tersebut, sehingga kuota 30 persen bukan pada saat pencalonan melainkan di parlemen.

Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Antik Bintari menegaskan jika kuota 30 persen perempuan di politik merupakan afirmasi sebuah kebijakan atau upaya tertentu untuk memberikan peluang. 

“Selama ini apa-apa bicara politik, laki-laki. Kalau nanti laki-laki sudah memahami, kuota 30 persen itu tidak perlu,” tandasnya mengutip RMOLJabar, Rabu (26/9).

Antik menegaskan, kuota 30 persen tersebut belum mampu mengakomodir keterwakilan perempuan di politik khususnya untuk bisa duduk di kursi parlemen. 

“Tidak hanya kuota 30 persen pada saat pencalonan, tapi secara struktur di parpol diberikan peluang atau tidak. Sehingga nantinya budaya politik harus mengikuti kuota tadi,” katanya.

Menurutnya, kuota 30 persen perempuan di politik belum bisa mencapai tujuan untuk kesetaraan gender. Karena posisinya saat ini kuota tersebut untuk pencalonan, bukan anggota dewan. 

“Partai ada keberpihakan gak, publik tercerahkan gak kalau perempuan boleh dipilih. Kalau ada kuota harus ada perubahan kebijakan lain,” tutur Antik.

Dirinya mencontohkan jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kota Bandung yang menukik tajam, pada Pemilu 2009 jumlahnya 12 orang namun di Pemilu 2014 hanya 3 orang. 

“Harus ditelusuri juga, karena bisa saja daerah lain tidak sama kasusnya. Jadi persoalannya 30 persen di parlemen, bukan di persyaratan pencalonan,” pungkas Antik. (red)

Sumber: Rmoljabar.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here