Ketua KPU Pusat Layak Dipecat

0

Jakarta, Voiceofjabar.com – BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) agak maju dalam menanggapi isu kotak suara yang dicoblos di Selangor, Malaysia. Dengan cepat Bawaslu mengatakan bahwa surat suara yang tercoblos adalah asli yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur bahkan agak detail menjelaskan kondisi dan kronologi kejadian yang terjadi di Selangor itu.

Keadaan dalam negeri gaduh, keributan semakin tak terhindarkan. Ali-alih untuk menghindari polemik yang menegangkan, KPU melakukan konferensi pers yang mencengangkan. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa itu “hal biasa saja”.

Oleh KPU dugaan kecurangan pemilu itu adalah hal biasa. Ada barang bukti, tempatnya jelas, sangat mengancam eksistensi demokrasi, oleh KPU dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja.

Kecurangan itu memalukan bagi Indonesia, karena dunia internasional telah menyoroti itu secara tajam. Portal berita internasional sudah dua hari ini terus memberitakan kecurangan yang terjadi, tetapi KPU dan Bawaslu belum memberikan kejelasan apapun. Kenapa lembaga yang dibentuk untuk menjaga kedaulatan negara tidak bisa menjaga nama baik negara kita di mata internasional. Apakah kita sudah tidak punya rasa malu?

Di luar dugaan Ketua KPU justru dengan santai menanggapi sebagai hal yang biasa saja. Bagaimana mungkin kejadian yang luar biasa, dilaksanakan secara terstruktur, massif, dan sistematis dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja.

Ini peluang besar terjadi kecurangan dalam negeri. Kalau terjadi kecurangan yang lebih besar di dalam negeri, apakah akan dianggap sebagai hal yang biasa juga?

Rakyat menunggu kejelasan, apa yang sesungguhnya terjadi di Selangor itu, justru diberikan jawaban yang sama sekali menambah kejengkelan publik.

Bukan hanya di dalam negeri keributan tentang pencoblosan surat suara resmi KPU yang digunakan untuk pemilu itu. Media-media Internasional telah banyak merilis tentang persekongkolan itu pihak-pihak tertentu untuk mencurangi pemilu ini.

Fenomena ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang biasa saja. Ini kerupakan adalah sebuah persekongkolan jahat yang akan merusak sendi-sendi demokrasi.

KPU seharusnya menjelaskan kenapa kertas suara itu bisa ada disebuah gudang, bukan ditempat yang seharusnya disimpan? Bukankah itu Surat Suara resmi, yang merupakan dokumen negara? Kenapa bisa beredar secara liar, siapa yang mensuplai sehingga bisa digunakan untuk mencurangi pemilu?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijelaskan oleh KPU. Itulah urgensi konferensi pres, bukan menyampaikan permasalahan, tetapi menginformasikan sesuatu yang dipertanyakan publik.

Saya menduga, ada permainan kertas suara yang dimanfaatkan dengan data invalid yang masih janggal sampai hari. Data invalid ini memungkinkan terjadinya percetakan suara yang melebihi dari jumlah pemilih.

Indikasi Ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara ini bisa kita tuduhkan, mengingat kejelasan dari KPU sendiri tidak ada.

Dugaan Terstruktur, Sistematis dan Massif

Kejadian di Selangor, Malaysia itu memperkuat adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Yaitu dimulai dari persoalan Daftar Pemilih Tetap yang invalid, hingga adanya indikasi keterlibatan pejabat negara. Indikasi itu tertuju kepada duta besar Indonesia untuk Malaysia mempunyai konflik of interest terhadap masalah pemilu ini. Dimana anaknya ikut menjadi Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 dari Partai Nasdem, meliputi Luar Negeri.

Pengakuan komisioner Bawaslu, mereka sempat menyoroti komposisi PPLN di Malaysia. Pasalnya ada satu perwakilan dari Duta Besar Malaysia Rusdi Kirana masuk dalam struktur PPLN Malaysia. Bawaslu menyurati KPU untuk mempertimbangkan mengganti perwakilan dubes tersebut. Mereka khawatir ada konflik kepentingan.

Mungkin inilah maksud dari perang total yang dikumandangkan oleh Moeldoko. Sebuah cara untuk mengoperasikan semua kekuatan dan sumber daya, bahkan dengan jalan taktik curang. Indikasi ini jelas ada fenomenanya.

Fenomena 400 dan 600 ribu amplop, mobilisasi BUMN dan penggunaan struktur lembaga negara, pembagian sembako yang sangat luar biasa, mobilisasi Apatis sipil yang terus menerus hanya untuk memenangkan petahana. Keadaan ini cukup menjadi bukti bahwa inilah narasi perang total itu.

Ini bukan merupakan sesuatu yang demokratis dalam demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang beradab, yang menjunjung tinggi segala nilai dan budaya luhur. Sementara apa yang sedang dilakukan oleh petahana ini, adalah menghina demokrasi pancasila kita.

Penghinaan yang paling mengerikkan adalah dengan memanfaatkan struktur negara dan kekuatan sumber daya negara untuk kepentingan politik sesaat dan kepentingan politik electoral petahana guna mempertahankan kekuasaannya. Ini sudah sangat mengkhianati pancasila. Dan ini bisa menjadi problem tersendiri bagi demokrasi kita di masa yang akan datang.

Seharusnya, wajib bagi presiden kalau ingin dan benar tidak melibatkan struktur negara, memecat Rusdi Kirana dari Dubes Malaysia. Karena besar kemungkinan intervensi kekuasaan itu ada, dan jangan anggap ini seperti anggapan ketua KPU, ini bukan masalah sederhana, ini kejahatan yang mengancam demokrasi Indonesia. Memecat Rusdi Kirana adalah jalan untuk mewujudkan pemilihan di Malaysia yang demokratis.

Karena itu saya mengatakan pelanggaran ini bukan hanya pelanggaran biasa, yang berdiri sendiri, ini persoalan terstruktur, masif dan sistematis. Dan kalau hukum benar-benar ditegakkan maka akan ketemu pada pelanggaran pidana yang berat.

Itulah mengapa kita mempertanyakan juga surat suara asli yang dicoblos itu dan wajib ditelusuri secara serius. Kenapa ada percetakan kertas suara sehingga bisa digunakan oleh oknum tertentu? KPU tentu bertanggungjawab untuk menjelaskan

Drs. Ahmad Yani

Sumber: RMOL.CO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here