Kelebihan Belanja di Pemprov Jabar, DPRD akan Gerak Cepat

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menegaskan akan segera bergerak cepat menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Barat terkait adanya perhitungan kelebihan bayar pada belanja di tahun 2017 di lingkup Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

“Catatan hasil pemeriksaan BPK itu akan segera ditindaklanjuti, sehingga catatan-catatan tersebut tidak terjadi lagi ditahun berikutnya. Maksimal 60 hari selesai dengan baik,”katanya kepada wartawan usai menghadiri penyerahan LHP di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

Ia dan seluruh jajaran di DPRD Jabar menjanjikan akan lebih mengoptimalkan kinerja dalam hal pengawasan. Sehingga hasil pemeriksaan BOK tak lagi bermasalah.

Sebagaimana diketahui, hasil pemeriksaan BPK ada tahun 2017 khususnya di Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung terdapat beberapa temuan masalah dalam pengelolaan keuangan di dua instansi tersebut. Baik yang sifatnya konsultasi maupun pekerjaan fisik dan juga masalah-masalah terkait dengan belanja personil.

“Ada beberapa kelebihan pembayaran yang harus segera dikembalikan,”tandas Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa.

Ia pun mejelaskan setelah melakukan pemeriksaan akan ada rekomendasi-rekomendasi yang ditunjukan sesuai dengan sifat perbaiknnya. Sifat perbaikan yang dimaksud meliputi perbaikan mekanisme kerja atau SOP, dan rekomendasi yang bersifat dapat merugikan keuangan daerah.

“Dalam setiap hasil pemeriksaan ada rekomendasinya. Ada rekomendasi yang sifatnya perbaikan mekanisme kerja, termasuk peraturannya, SOP, ada juga yang kalau tidak ada perbaiki akan menimbulkan kerugian keuangan daerah itu rekomendasinya adalah kami minta untuk dikembalikan ke kas daerah,”paparnya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here