GNPF Ulama: Perppu Ormas Ilegal dan Terkesan Dipaksakan

0

Jakarta, Voiceofjabar.com – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dengan tegas menolak disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Ketua GNPF Ulama, KH Bachtiar Natsir menegaskan bahwa Perppu Ormas tersebut sangat tidak dapat diterima secara legal formal konstitusional. Pasalnya tidak terpenuhinya unsur syarat – syarat yang mengharuskan perppu itu diterbitkan.

Tak hanya itu. Proses pengesahan perppu tersebut juga terkesan mendapat tekanan dan paksaan dari rezim Jokowi untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam berserikat. Lebih dari itu, perppu pembubaran ormas tersebut dianggap telah berseberangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

“GNPF Ulama dan ormas-ormas Islam memandang bahwa substansi dari Perppu Ormas itu sangat merugikan umat Islam. Sebab cenderung membatasi dan mengekang dakwah Islam sekaligus ingin memadamkan cahaya agama Allah SWT,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/10).

Atas dasar itu, GNPF Ulama dan Ormas Islam menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak mendukung atau memilih partai-partai yang telah menyetujui Perppu ormas menjadi undang-undang, baik dalam pilkada, pileg maupun pilpres.

“Kedua agar selalu waspada terhadap kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh undang-undang tersebut. Dan yang ketiga melakukan perlawanan melalui mekanisme legal konstitusional,”tutupnya. (ty)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here