FPASKPN Jabar Sambut Baik Permensos Terbaru soal Rehabilitasi Korban Narkoba

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Menteri Sosial Republik Indonesia menerbitkan
peraturan baru No 9 tahun 2017 terkait standar nasional rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisi lain, penerbitan Permensos No 9 tahun 2017 tersebut juga dalam rangka mengakomodir seluruh kebutuhan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Sebab dalam Permensos sebelumnya yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sangat belum mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi tersebut.

“Sehingga perlu diganti; Alhamdulillah intinya mulai hari ini dalam pengaman berupa pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban narkoba sesuai amanat UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memiliki standar nasional. Sudah siap. Jadi memiliki ukuran dasar dalam membeberkan pelayanannya,” katanya Kata Ketua Bidang Perlindungan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAFZA (FPASKPN), Dicky Purnama Gurmilang kepada VOJ, Jumat, (04/08).

“Jadi saat dasar bentuk layanan sudah siap mulai dari siapa yang berhak memperoleh layanan, siapa yang menjalankan. Termasuk sistem dan metode dan tindak lanjut pasca rehab,”tambahnya.

Dalam konteks Jawa Barat, jelas dia, FPASKPN Jabar akan terus berupaya merealisasikan Permensos baru tersebut. Sebab, peraturan tersebut selaras dengan
Perda no 25 tahun 2012 Provinsi Jawa Barat tentang rehabilitasi dan perlindungan pecandu dan korban.

“Dan pelaksanannya sesuai Pergub No 113 tahun 2015 juga ada instruksi gubernur no 1 tahun 2013 tentang P4GN,”tutupnya (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here