DPRD Jabar Segera Lahirkan Perda Ketenagalistrikan & Perda Zonasi Wilayah

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Komisi IV DPRD Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Pimpinan dengan Perangkat Daerah dalam rangka Pembahasan 3 (tiga) Raperda Provinsi Jabar. Dua di antaranya menjadi pembahasan cukup panjang yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, Rapeda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir & Pulau Kecil di Provinsi Jabar.

Wakil Ketua Komisi IV yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra Dapil Cirebon, Daddy Rohanady menyampaikan bahwa dari dua raperda tersebut, raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan yang paling panjang pembahasannya karena perubahannya lebih dari 50%.

“Dari 18 bab misalnya, 16 bab diubah. Dari 99 pasal 66 diubah. Ini yang mau kita perdalam sesungguhnya ada apa,”katanya.

Raperda zonasi ini, sambung Daddy, memang lahir lebih dulu dan terpaksa harus mempertimbangkan undang-undang yang lahir kemudian. Sehingga melalui peraturan daerah yang baru sehingga pihak provinsi memiliki otoritas penuh terhadap zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengurusinya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai leading sectornya.

“Misal yang tadinya kita cuma punya 4 mil saja dari bibir pantai sekarang 12 mil. Jadi otoritas provinsi dari 0 smp 12 mil. Kalau gak diatur bisa berantakan. Jadi kita butuh pengaturan. Mudah-mudahan dengan perda yang baru bisa mengatur itu semua. Sehingga implementasi di lapangannya jauh lebih komprehensif,”terangnya.

Berikutnya Raperda tentang ketenagalistrikan yang mutlak ada di bawah naungan Dinas Energi & Sumber Daya Mineral. Hal ini juga menjadi perhatian penting pihak provinsi.

Menurutnya, hal paling krusial terkait ketenagalistrikan adalah berpijak pada amanat Undang-Undang Nomor 23 yang memberi kewenangan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengaturnya melalui kebijakan strategis.

“Misal dalam ketenagalistrikan dulu kita gak ngurusin gedung, apartemen, mall dan lain-lain. Sekarang ini mereka harus mengawasi itu listrik. Penyedia listrik harus dilihat mutunya seperi apa. PLN punya standar gak boleh listrik ngedip. Karena kalau listrik masuk industri misalnya ngedip sekali aja bisa hancur barang-barang elektronik,”tandasnya.

Termasuk soal tarif listrik yang berbeda. Di gedung apartemen misalnya. Padahal perbedaan tarif itu sejatinya tidak terjadi terlalu mencolok. Akan halnya, dibutuhkan aturan khusus sebagai payung hukum untuk memenuhi rasa keadilan bagi warga Jawa Barat penghuni apartemen.

“Kalau pake token beli 200rb dapetnya 133 kwh. Tapi di apartemen 200rb dapetnya 100 kwh. Nah itu harus ada regulasi yang menaungi itu semua, semua harus diselamatkan. Dengan ada Perda ini mudah-mudahan lebih memidahkan kawan-kawan di Dinas ESDM,”tutupnya (ty).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here