DPRD Jabar: Penipuan Travel Haji akibat Lemahnya Pengawasan Kementerian Agama

0

Bandung, Voiceofjabar.com – DPRD Provinsi Jawa Barat akan memediasi para korban penipuan haji dan umrog oleh PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat.

“Kita akan melakukan penjajakan terlebih dahulu dengan pihak Polda Jabar. Hal ini penting, agar dalam pertemuan nanti, kita mendapatkan solusi terbaik,” ujar Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri saat menerima perwakilan korban di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (7/3/2018).

Senada diungkapkan anggota Komisi V, dr. Ikhwan Fauzi. Menurutnya, kasus serupa sebelumnya pernah terjadi. First Travel. Penipuan itu, kata dia, sering terjadi karena kurangnya pengawasan Kementerian Agama.

“Seharusnya kasus First Travel jadi pembelajaran. Dan juga mudah tergiurnya masyarakat akan biaya umroh yang murah. Disamping itu, mayoritas penyelenggara umroh itu sifatnya gali lobang tutup lobang dan berpola hidup mewah, padahal uang yang digunakan adalah uang jamaah,”tandasnya.

Diketahui bahwa SBL ini ternyata menerapkan system MLM ( multi Level Marketing) dalam merekrut calon jamaah dengan memanfaatkan jaringan kantor Cabang, Agen dan sub agen tersebar hampir di beberapa provinsi, kab/kota.

Bagi yang berhasil merekrut jamaah lebih dari 25 orang mendapatkan reward alias berangkat umroh gratis untuk 1 orang.

“Andai pihak Depag ketat dalam pengawasan terhadap biro perjalanan umroh, tentunya tidak akan terjadi berulang-ulang. Hal ini harus menjadi perhatian bersama,” tandasnya lagi.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum jamaah,  Irfan Arifian, SH dan Kuasa Hukum PT. SBL Bahyuni Zaili, SH meminta DPRD Jabar melalui Komisi V untuk dapat menjembati pertemuan dengan pihak Polda Jabar agar pimpinan PT. SBL Aom Juang Wibowo SN yang kini telah mendekam di balik jeruji Polda Jabar.

Permintaan itu semata agar dapat ditangguhkan dan minta juga agar pihak Polda Jabar mengembalikan asset PT. SBL yang dibekukan.

“Saya kira persoalannya akan lebih mudah jika semua pihak yang terkait dapat duduk bersama dan para jemaah umroh tetap dapat berangkat,” ujar Irfan.

Selain itu, lanjut Irfan, diharapkan dewan bisa menjadi mediator bagi kliennya (sebanyak 500 orang) yang telah menjadi korban dugaan penipuan SBL bisa tetap berangkat ke tanah suci. Karena sampai saat ini asset SBL masih ada sebesar Rp.150 miliar-an, sementara hutangnya sebesar Rp. 300 miliar.

“Untuk itu, kita berharap dengan difasilitasi oleh DPRD Jabar, ada solusi terbaik, sehingga jamaah tetap diberangkatkan umroh,” harapnya.

Haji Ain selaku Sub Agen PT.SBL wilayah Majalengka mengatakan, Jemaah umroh dari Majalengka ada sebanyak 42 orang, meraka sudah membayar lunas, tapi belum juga berangkat.

“Saya pusing juga ditanyain sama jamaah, akhirnya saya terpaksa menjual asset berupa rumah seharga Rp.1,2 miliar. Kini ke 42 jamaah tersebut sudah saya daftarkan di travel umroh lain, dan siap berangkat”, ujar H.Ain.

Sedangkan Riri selaku koordinator korban SBL mengatakan, ada sekitar 500 jamaah yang tergabung dalam komunitas Amanah SBL, mengatakan, jamaah tetap berharap agar dapat berangkat umroh menunaikan ibadah.

Ke 500 jamaah ini sudah membayar lunas dan bahkan sudah ada booking aset dan hotel di Mekah. Bahkan dijadwalkan akan diberangkatkan paling lambat akhir Maret ini. Namun berhubung pimpinan PT. SBL sedang ditahan oleh polda Jabar, sehingga, jamaah tidak ada kepastian.

“Untuk itu, kami juga meminta pihak Dewan dapat memfasilitasi kami denngan pihak Polda Jabar dan menangguhkan tahanan dan lepaskan pembekuan asset SBL,”tandasnya. (ab)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here