DPRD Jabar: Hutan Lindung Pangandaran Makin Resisten

0

Bandung, Voiceofjabar.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Irfan Alawi menemukan fakta konkret terkait persoalan penanganan hutan oleh Perhutani, Pangandaran.

Menurutnya, kawasan hutan lindung Pangandaran sudah semakin resisten terutama pasca penebangan. Resiko negatif yang ditimbulkan justru dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam hal ini, hutan produksi yang berada di kawasan Cigugur dan Langkaplancar sebaiknya dialihkan menjadi hutan lindung. Sehingga menjadi daerah resapan air yang menjamin ketersediaan air sekaligis mengurangi potensi banjir dan longsor di daerah bawah Pangandaran.

“Daerah Pangandaran biasanya tidak ada banjir bandang. Tapi beberapa tahun belakangan ini banjir datang ke pemukiman. Masyarakat di kawasan Cigugur dan Langkaplancar itu difokuskan untuk hutan lindung. Sehingga ada jaminan resapan air,”terangnya kepada voiceofjabar.com di Bandung, Kamis, (13/12).

Namun yang terjadi hari ini, kata dia, Perhutani seolah mengabaikan daerah yang harusnya dilindungi. Jika pun ada sebagian pepohonan yang terpaksa harus ditebang, jangan sampai merusak kawasan titik vital hutan.

“Misal 40 persen wilayah ke bawah boleh 60 persen ke atas tidak boleh. Ini kan tidak, malah dibabad semua. Cigugur harusnya jadi daerah resapan air yang harus dijaga. Kita faham Perhutani butuh profit, tapi yang lebih penting kan ketenangan & kenyamanan masyarakat,”tandasnya.

Sisi lain, jelas Ahmad, di Pangandaran terdapat ribuan hektar hamparan pesawahan yang tak bisa lagi ditanam akibat sering terendam banjir setiap musim hujan tiba. Kondisi itu membuat masyarakat petani merugi dalam jumlah banyak.

“Kalau 1 hektar bisa menghasilkan 6-7 ton, dalam semusim berarti ada 21 ribu ton hilang. Ini berharga bagi kesejahteraan warga di sana. Kita meminta pemda, provinsi dan BBWS serius menangani ini,” tandasnya.

Parahnya lagi, kata dia, tidak ada kompensasi apapun dari pemerintah kepada para petani.

“Sebab ini bukan gagal panen lagi. Tapi gagal total. Mereka paling tidak diberi bantuan dana non tunai. Selama ini belum tersentuh. Perlu penanganan serius, pemerintah daerah harus mendorong pusat tentang masalah ini,”tutupnya. (red/ty)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here