Rakerda APPSI Garut Rekomendasikan Pasar Bebas Retribusi

Garut,- Voiceofjabar.com
Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ( APPSI) Kabupaten Garut Berlangsung tadi Hotel Agusta Garut diikuti para pengurus komisariat Pasar Sebanyak 15 Paar Kabupaten 25 Pasar Desa, serta diikuti oleh para UPT Disperindag di seluruh Kecamatan Di Kabupaten Garut.

Rapat kerja DPD APPSI tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPW APPSI Jawa Barat Ir Nandang Sudrajat, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan ESDM Drs. Nia Gania, M.Si sekaligus mewakili Bupati Garut yang berhalangan hadir karena menemani acara panglima Kodam III Siliwangi. Dalam acara raker tersebut terdapat perubahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah APPSI Kabupaten Garut di bawah ini :

Ketua umum : H .Memo Hermawan

Wakil Ketua I : H. Amin Bunyamin

Wakil Ketua ll. : H.Agus Hamdani

Wakil Ketua III : H.Dadang Karso

Wakil Ketua IV : Mukti Arif, SE

Wakil Ketua V. : H. Asep Kardian

Wakil Ketua VI. : Asep Rahmat Permana, S.Hi , SH

Sekretaris umum : Yudi Setia Kurniawan, S.Ip

Wakil Sekretaris. : Agus F Tura

Wakil Sekretaris. : Muhammad Fauzi

Wakil Sekretaris. : H. Engkuh Abdullah Faqih, SH

Bendahara umum : Ceceng Ali Nurdin

Wakil Bendahara. : Agus Joy

Wakil Bendahara : H.Iyen

Perubahan SK Kepengurusan DPD APPSI dalam raker dimaksudkan untuk optimalisasi dan efektivitas organisasi menghadapi tantangan Pasar Rakyat Kedepan. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum DPD APPSI Garut Yudi Setia Kurniawan ” Dalam beberapa agenda raker memang terdapat perubahan SK kepengurusan yang signifikan dipengurus DPD APPSI Garut ” Ujar Yudi.

 

Sementara itu dalam Pidato sambutannya Ketua DPD APPSI Garut H. Memo Hermawan Mensoroti terkait pengenaan Retribusi bagi Pasar Rakyat sementara untuk Toko Modern Tidak dikenakan Biaya Retribusi ” Saya selaku Ketua APPSI saya heran kenapa pasar sudah beli kiosnya modalnya sendiri eh dikenakan retribusi, sementara pasar modern mall tidak dillkenakan ini jelas bentuk ketidakadilan kepada pedagang pasar ” pungkasnya.

(Ilham)

Ketua APPSI Jabar Harap Pemda Stop Izin Pendirian Minimarket

Garut, Voiceofjabar.com — Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Barat, Nandang Sudrajat menandaskan izin pembangunan minimarket harus dihentikan oleh pemerintah daerah sebab akan menggerus eksistensi pasar rakyat sebagai lumbung pendapatan pedagang kecil.

Menurutnya, keberadaan minimarket yang terus menjamur di tiap daerah perlahan membebani pedagang pasar. Hal itu dikarenakan kesiapan pasar rakyat untuk bersaing dengan pasar modern masih terkendala banyak hal.

“Minimarket itu bagi APPSI bukan sekedar kompetitor tetapi minimarket harus didorong kepada posisi keadilan pemerataan berusaha. Kan minimarket itu dari sisi sumber daya sudah sangat kuat tidak mungkin dihadapkan dengan pasar rakyat yang masih banyak keterbatasan,”ungkapnya dalam acara Rakerda APPSI Garut, Rabu, (11/12).

Nandang mengurai beberapa permasalahan pasar rakyat yang sedang dihadapi dan harus segera dibenani agar dapat bersaing dengan komptetitor modern. Yakni persoalan regulasi, infrastruktur, sumberdaya manusia, permodalan, sumber barang, komptetitornya sendiri, penegakan hukum dan lain-lain.

“Kalau semua masalah pasar rakyat ini bisa dibenahi, baru bisa bersaing,”tandasnya.

Terlebih, kata dia, sudah ada Undang-Undang anti monopoli yang termaktub dalam UU No. 5/1999 menegaskan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai payung hukum yang mengawasi praktek tak sehat dalam dunia bisnis -praktek kartel- atau dominasi pelaku bisnis.

Ia mencontohkan menjamurnya minimarket yang ada di Kabupaten Garut. Data terkini sebanyak 117 minimarket. Jika minimal target income per harinya sebesar 20 juta, maka capaian per bulan berkisar Rp2 miliar. Artinya 840 miliar lebih per tahun

“Itu kan yang disetor. Itu kan hanya segelintir orang yang menikmati. Tapi kalau uang itu disebar di Pasar Rakyat, yang menikmatinya kan banyak. Pedagang pasar kan banyak jumlahnya. Artinya harus ada aspek pemerataan yang ujungnya ada kedaulatan dan ketahanan ekonomi. Itu yang sebenarnya ingin dicapai oleh APPSI,”terangnya.

Maka dari itu, Nandang berharap agar pemerintah membuat moratorium terhadap izin pembangunan minimarket selama pasar rakyat belum stabil. Kedua, jam operasional minimarket yang sudah terlanjur dibangun, harus dibatasi.

“Jangan bareng-bareng buka subuh. Karena subuh segmennya pasar rakyat. Karena yang paling banyak tergerus itu para pedagang kelontongan. Bayangkan saja dari Garut 840 miliar lebih disetor dari minimarket. Kan itu sebuah nilai yang fantastis,”tutupnya. (yusuf)

H. Memo: Jangan sampai Pasar Beralih ke Tangan Kapitalis

Garut, Voiceofjabar.com —  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonedia (APPSI) Kabupaten Garut menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan tema: “Memperkuat Pasar Rakyat sebagai Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Garut, di Hotel Augusta, Rabu, (11/12).

Panitia pelaksana, Yudi Setya Kurniawan menyampaikan kegiatan Rakerda tersebut dalam rangka merekatkan tali silaturahmi antar anggota APPSI sekaligus mengevaluasi segala kekurangan dan program yang ada.

“Mudah-mudahan bisa bersama-sama APPSI membangun ekonomi kerakyatan,”ungkap Yudi dalam sambutannya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD APPSI Kabupaten Garut, H. Memo Hermawan berharap Rakerda APPSI tersebut dapat melahirkan bibit-bibit kader unggul yang siap berdiri di garda terdepan bersama-sama membela kepentingan para pedagang pasar rakyat.

“Saya tidak mau lagi ada pedagang pasar dikalahkan oleh kapitalis. Ini saya tegaskan. Perlu diketahui, bahwa Garut ini kaya. Jangan ada pasar beralih ke tangan lain. Jangan jadi pasar seseorang. Ko bisa jadi milik perorangan. Saya mengharapkan kepada Pemda tidak menambah lagi penderitaan pedagang pasar,”tandasnya.

Ia mengaskan pemerintah harus berpihak kepada pasar bila perlu ada tim penilai pasar. Sehingga tercipta ekonomi yang berkeadilan yang merata. Ia berharap uang ratusan miliar dari income minimarket sangat merugikan masyarakat Garut. Khususnya pedangan pasar.

“Kita selalu memberikan 2 miliar per tahun. APPSI sudah memberi sesuatu. Tapi kadang-kadang saya bertanya kenapa ada istilah bongkar muat, ada retribusi. Padahal pedagang pakai modal sendiri, jongko beli sendiri. Kenapa minimarket tidak ditagih. Ini ketidakadilan,”tandasnya lagi. (yusuf)

Wakaf Produktif Siap Mendongkrak Ekonomi Umat

Bandung,voiceofJabar.com-salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Demikian ungkap Direktur Marketing dan Kemitraan dan jaringan Lembaga Wakap Majllis Ulama Indonesia Pusat Sopwan Munawar usai memberikan paparannya di Kantor PT.Desa Mandiri Indonesia seputar Kecamatan Cikancung, Jumat (11/12/2019).

“Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam islam untuk mencapai tujuan ekonomi islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera,” paparnya.

Menurut Sopwan, Lembaga Wakaf MUI Pusat berfungsi sebagai fasilitator umat untuk menghimpun zakat, infak, sedekah dan wakaf sekaligus untuk memaksimalkan pengelolaannya.Dalam islam kata dia, wakaf memiiki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah.

Wakaf mengharuskan seorang muslim demikian kata Sopwan, untuk merelakan hartanya yang diberikan digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan.

“Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat,” terangnya.

Sopwan mengatakan, kalau dulu masyarakat Indonesia mengenal wakaf hanya 3 M hanya wakaf Mesjid, Madrasah dan Madrasah. Jika dikelola secara baik dan pfofesional tandasnya, bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial yakni wakaf produktif selama bisa dikelola secars optimal. Dan keberadaannya wakaf produktif bisa menghidupi ekonomi umat.

Masih menurut Sopwan, wakaf produktif memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada.

Ditanya upaya menyadarkan masyarakat agnia agar memberikan wakaf, dia mengatakan sosialisasi dan mengedukasi para agnia, dan wakaf bukan untuk agnia saja kita pun bisa wakaf melalui wakaf produktif orang punya Rp 10.000,- saja bisa berwakaf .Dengan adanya Bangk Wakaf dan Asuransi wakaf MUI pusat tentu laju pertumbuhan ekonomi umat akan membumi dan meroket tajam. (Ilham).

APPSI & INKOPPAS Teken MoU ” Pasar Gaya” Disaksikan Bupati Garut

Garut-Voiceofjabar.com

Bertempat di Pendopo Kabupaten Garut Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Induk Koperasi Pasar (INKOPPAS) menandatangani MoU dengan Pihak Ke 3 dalam hal penyelesaian pembangunan ” Pasar Gaya ” Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut.

Penandatangan MoU ini disaksikan langsung oleh Bupati Garut H. Rudy Gunawan,SH, MP yang ikut serta menyaksikan pembuatan perjanjian kerjasama tersebut, sementara Pihak APPSI diwakili oleh Ketua Umum DPP Ferry Juliantono dan INKOPPAS diWakili oleh Agus Purwanto.

Foto : Bupati Garut, APPSI dan INKOPPAS dalam MoU Pasar Gaya Cibalong Garut Jawa Barat

Perjanjian three Partied ini bertujuan untuk mewujudkan pasar Percontohan di Daerah Garut Selatan terutama jalan lintasan antara Garut dan Pangandaran, Hal itu diutarakan Bupati Garut H.Rudi Gunawan, SH MP.

“Diharapkan pembangunan ” Pasar Gaya” di Cibalong ini menjadi proyek percontohan untuk wilayah Garut Selatan, karena sudah saya tinjau beberapa kali itu Sangat Bagus dan Memah ” Pungas Rudi.

Sementara itu Ketua Umum DPP APPSI Pusat Ferry Juliantono bersama pengurus DPW Jawa Barat Dan DPD APPSI Garut menyatakan bahwa untuk di Pasar Gaya Bungbulang itu merupakan proyek percontohan APPSI dan INKOPPAS. ” Pasar Gaya ini Nanti dikelola APPSI dan INKOPPAS sebagai Bentuk Percontohan Pasar Di Garut Selatan” ucapnya.

(Hilmi)

H. Memo: Infrastruktur Jalan Garut Selatan harus Segera Diperbaiki

Garut, Voiceofjabar.com — Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP, H. Memo Hermawan menyoroti buruknya infrastruktur jalan di Garut bagian selatan. Terutama jalur tembusan dari arah Kecamatan Bungbulang menuju objek wisata pantai Cijayana dan Rancabuaya.

Berdasarkan pantauan kami, jalan provinsi yang dihiasi panorama perkebunan teh nan indah di sekitarnya itu tampak rusak di banyak titik. Padahal, kawasan tersebut menawarkan berjuta potensi yang amat luar biasa. Baik dari sektor kelautan, pertanian maupun perkebunan.

“Umumnya di Garut Selatan ini infrastruktur jalan harus segera diperbaiki sebab potensi pertanian perekonomian di selatan ini sangat luar biasa juga. Kalau jalannya rusak bisa bisa berpengaruh ke yang lain,”ungkapnya kepada VOJ usai menggelar reses di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Jumat, (06/12).

Pengaruh signifikan akan dirasakan langsung kondisi ekonomi masyarakat setempat. Arus distribusi hasil pertanian menjadi terhambat karena harus merogoh beban transport yang tidak sedikit untuk menjual ke pasar-pasar di luar wilayah termasuk untuk memasok ketersediaan pupuk.

Oleh karena itu, sambung Memo, dibutuhkan kekuatan komitmen politik dari Pemerintah Daerah untuk penggembangan Garut Selatan ini. Sebab, potensi sumber daya alam dengan sektor superior di Selatan Garut ini dapat menjadi zona penyangga ekonomi Kabupaten Garut.

Infrastruktur jalan yang rusak selama ini menyebabkan transportasi jadi terbatas dan infrastruktur komunikasi pun tidak berfungsi optimal.

“Makanya kami akan terus mendorong agar baik Pemerintah Kabupaten Garut maupun Pemerintah Provinsi Jawq Barat bisa segera memperbaiki infrastruktur jalan di Garut Selatan ini sesuai kewenangannya masing-masing. Supaya perputaran roda perkonomian masyarakat terus meningkat,”katanya

“Kalau dibandingkan dengan Jawa Timur Selatan dan Jawa Tengah Selatan, Jabar selatan ini masih tertinggal,”tambahnya.

DOB Harus Segera

Pemekaran wilayah Garut Selatan menjadi topik penting bagi Memo. Menurutnya, pemerintah harus segera menetapkan Garut Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) karena sudah memenuhi standar kelayakan baik secara geografis maupun administrasi.

Indikator kelayakan tersebut dapat dilihat dari hasil kajian terakhir 2007 lalu, wilayah Garut Selatan sudah layak menjadi daerah otonomi baru, total sebanyak 16 kecamatan di wilayah selatan Garut dengan jumlah penduduk sekitar 700 ribu jiwa. Jumlah tersebut diyakini terus bertambah setiap tahunnya.

“DOB Harus segera. Karena tahapannya sudah dibuat baik rekomendasi kabupaten maupun rekomendasi provinsi dan perda nomor 28 tahun 2010 sudah ditetapkan wilayahnya. Nah ini pemeritah harus segera membuat keputusan supaya tidak terkatung-katung karena wilayahnya sudah layak dimekarkan menjadi DOB baru,”tandasnya.

Dengan segudang potensi yang dimiliki, serta naiknya PAD daerah, ia menilai upaya pemekaran bakal berdampak terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Diperkirakan jumlah PAD untuk wiayah Garsel sudah mencapai Rp37 miliar setahun. Angka itu bersumber dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, wisata, perkebunan hingga kelautan. (yus)

Ketum DPP APPSI Pusat Kunjungi Garut Tinjau Lokasi Pasar Garut

Garut,-Voiceofjabar.com
Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Pusat Ferry Juliantoro bersama Sekretaris Jenderal Mujiburrohman mengunjungi Kabupaten Garut Jawa Barat.

Kedatangan Calon Kuat Wakil Gubernur DKI ke Garut itu berkaitan Kapasitasnya Ketua DPP APPSI Pusat dan Juga Waketum DPP Partai Gerinda Pusat, yang berencana meninjau lokasi Kebakaran Dipasar Ciawitali serta mengunjungi pasar pasar Garut baik yang sudah direvitalisasi atapun yang belum direvitalisasi.

Foto : Ferry Juliantoro Ketua DPP APPSI Pusat (Tengah) Bersama Pengurus DPW Dan DPD APPSI di Pasar Ciawitali Yang terbakar.(Dok)

Kedatangan Ketua Umum DPP APPSI Pusat Juga terkait persiapan Rapat Kerja Daerah ( Rakerda ) Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kabupaten Garut yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 11 pekan ini di Hotel Agusta Garut Jawa Barat, Selain itu Jadwal Kedatangan Ketua Umum APPSI Pusat yang sebelumnya dijabat Oleh Sandia Salahudin Uno ini ke Garut untuk Melakukan MoU dengan Bupati Garut terkait pembangunan ” Pasar Gaya ” di Kecamatan Cibalong.

Sekretaris DPD APPSI Garut Yudi Setia Kurniawan membenarkan kedatangan Ketua Umum DPP APPSI Pusat ke Garut ” Benar saya ditlp orang DPP Ketum akan Ke Garut dan saya diperintah Ketua DPD APPSI Garut Kang Memo yang sedang sibuk Reses untuk mendampingi Ketua Umum dalam kunjungannya ke Garut ” Ujar Yudi.

Dalam kunjungannya ke Garut DPP APPSI Pusat juga di hadiri oleh Sekretaris DPW APPSI Jawa Barat mewakili ketua DPW Yang berhalangan hadir di Garut.
(Hilmi)

Petani Harus Digairahkan, Political Will Pemerintah Dinanti

Garut, Voiceofjabar.com – Anggota DPRD Fraksi PDIP Jawa Barat, H. Memo Hermawan menggelar reses di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Kamis, (05/12). Dalam kesempatan itu, ia menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat.

Salah satu poin penting yang diuraikannya terkait potensi sektor pertanian di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut. Menurutnya, potensi pertanian di Kabupaten Garut khususnya sangat luar biasa. Hal itu karena Garut merupakan salah satu kawasan agraria yang cukup diperhitungkan.

“Cuma tinggal bagaimana political will dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi untuk bisa kerjasama antara pemerintah dan para petani sehingga petani bisa sejahtera, produksi pertaniannya juga berkualitas ekspor,”ungkapnya kepada VOJ di sela reses.

Namun yang terjadi hari ini, sambung Memo, para petani belum bisa memproduksi hasil pertaniannya secara masif karena terkendala banyak hal. Utamanya belum ada keberpihakan yang konkret dari pemerintah dalam memberikan kredit petani. Petani masih kesulitan mengakses permodalan.

Karena, rata-rata masalah yang kerap dirasakan para petani terjadi pasca panen. Harga komoditi pertanian cenderung jatuh dan terpuruk. Yang kedua, petani tidak memiliki kelonggaran dalam mengakses modal karena terbentur administrasi dan agunan.

“Itu solusinya bagaimana?. Bayangkan aja kalau mengajukan kredit ke bank itu yang sangat menyulitkan itu administrasi dan jaminannya. Harusnya ada kredit petani khusus diberi kemudahan. Sehingga terjadilah nanti semacam legalitas komoditi lokal yang memiliki keterikatan khusus bagi petani untuk menjual hasil taninya,”terangnya.

Kendala lainnya, di tingkat lokal tidak memiliki industri khusus. Penjualan hasil panen adakalanya harus ke industri di luar daerah yang jaraknya sangat jauh. Sehingga kondisi ini sangat menyulitkan petani untuk menjual hasil taninya.

“Misal dijual dari Garut ke Pangalengan. Itu kan jauh. Belum ongkos transportnya. Ini sangat sulit bagi petani. Belum lagi tidak ada agro industri yang khusus untuk mengolah kelebihan produksi jadi pengawetan. Harusnya bikin industri di lokal kita,”tambahnya.

Oleh karena itu, pihak legislatif sendiri akan terus mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan tindakan nyata agar para petani bisa mudah dalam memproduksi hasil pertanian mereka. “Karena kalau saya lihat belum ada kejelasan keberpihakan dari provinsi untuk adanya satu kebijakan terhadap sektor pertanian ini,”tegasnya.

Di lain hal, Memo juga menilai sektor pemenuhan kebutuhan daging, jagung dan kacang kedelai di Jawa Barat juga makin berkurang. Bahkan nyaris tidak ada. Jika pun ada diperkirakan hanya 10% saja, selebihnya impor.

“Daging aja kebutuhan Jawa Barat kalau tidak salah 700 ribu ekor pada tahun 2010. Sekarang yang tersedia hanya 100 ribu. Makanya political will dari pemerintah ini sangat dinanti. Bagaimana Jabar ini jadi bisa jadi kawasan agraris yang bisa minimal memenuhi kebutuhan pangan di Jawa Barat. Bila perlu kita ekspor. Makanya petani harus digairahkan,”pungkasnya. (yus)

Dra. Ijah Hartini Tanggapi Aspirasi Warga soal Pengangguran

Pangandaran, Voiceofjabar.com – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP Dapil Jabar XIII, Dra. Ijah Hartini menyerap aspirasi masyarakat Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Rabu, (04/12).

Dalam reses I ini, Ijah tampak senang melihat antusias masyarakat yang hadir. Sebab, peserta reses sangat aktif menyampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di desa tersebut.

Salah satu masalah yang mengemuka adalah terkait banyaknya pengangguran di Pangandaran, khususnya  di Desa Legok Jawa. Masyarakat menginginkan pemerintah daerah membuka lowongan kerja atau memberi jalan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi.

Menurut Ijah, selain harapan masyarakat itu sangat bisa diterima dan masuk akal, ia juga meminta masyarakat berinovasi secara mandiri dengan menciptakan usaha sendiri. Walapun tentunya, pemerintah daerah harus hadir di dalamnya mendorong terciptanya ekonomi kreatif untuk membantu perekonomian masyarakat.

“Jadi, akan lebih baik jika masyarakat berinovasi. Tidak terpaku mengharapkan jadi buruh atau pekerja. Sebab, melalui kreatifitas usaha mandiri bisa menarik masyarakat daerah maju bersama,”katanya.

Sebelumnya, pada 2016 lalu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disdukcapilsosnakertrans) Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, melansir jumlah pengangguran di Kabupaten Pangandaran mencapai 24.490 orang.

Untuk meminimalisir, Pemda Pangandaran telah membuat program pemberdayaan dan pelatihan karyawan bersertifikat.

Karena sertifikat tersebut akan menjadi penilaian perusahaan saat melakukan rekrutment karyawan. (*)

Pemkot Bandung Gelar Bandung Iconic 2019

Bandung-VoiceOfJabar.Com – Bandung Iconic 2019 dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Sabtu (30/11/2019) di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, Yuliandri Rahadiyanto, mengatakan acara ini merupakan upaya Pemkot Bandung mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Acara ini mengambil tema ‘Disruption 4.0’, Bandung Iconic 2019 diharapkan dapat menampung ide masyarakat yang inovatif demi pembangunan Kota Bandung.

“Inovasi itu masuknya kami mencoba menggabungkan seluruh potensi kota, ada pemerintah, swasta, masyarakat, kampus, media, yang sifatnya inovatif. Apa saja yang bisa ditampilkan untuk menunjukan bahwa Bandung ini punya ikon inovasi,” ujar Yuliandri.

Bandung Iconic 2019 tersebut, menyajikan dua konten utama, yakni pameran inovasi dan klinik pelatihan.

Peserta pelatihan dapat memilih berbagai kelas yang ingin mereka pelajari.

“Kami sediakan kelas-kelas, ada kelas bisnis digital, barista, ada video mapping, yang kami sudah buka pendaftarannya di jauh-jauh hari sebelumnya,” katanya.

Selain itu, kata Yuliandri, untuk menyukseskan acara ini, Pemkot Bandung berkomunikasi dengan aparat kecamatan untuk mencari bibit generasi muda yang memiliki inovasi.

“Kami minta dari mereka siapa tahu ada yang bisa ditampilkan dari simpul masyarakatnya sengaja kami tampilkan supaya kita juga jadi memahami bahwa masing-masing itu punya ciri unik untuk itu kan sebetulnya bisa jadi embrio sebuah sentra,” ujarnya.

Berjumlah 300 stand yang telah memamerkan produk inovasinya. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Berikut merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perhelatan Bandung Iconic 2019: Bursa Kerja Startup, Sertifikasi Bisnis Digital, Sertifikasi Barista, Startup Competition, Workshop Animasi, Workshop Video Mapping, Co-Working Talks, Pameran Produk Inovatif, Jelajah Kuliner Bandung, dan Talkshow. (Sighar)