Festival Tajug 2019: Upaya Jabar Jaga Negara dan Agama

KOTA CIREBON, Voiceofjabar.com – “Ingsun titip tajug lan fakir miskin” adalah kalimat sarat makna yang diucapkan Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, salah satu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa khususnya Cirebon.

Kini, pesan sang wali itulah yang menjadi tema Festival Tajug dalam rangka Hari Santri Nasional Tahun 2019 yang digelar di Alun-Alun Keraton Kasepuhan Cirebon, Kota Cirebon.

Festival Tajug resmi dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin pada Jumat (22/11/19). Turut mendampingi Wapres adalah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, Jabar telah menerapkan pesan Sunan Gunung Jati untuk memakmurkan masjid dalam bentuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni Kredit Mesra, One Pesantren One Product (OPOP), serta English for Ulama.

Kredit Mesra contohnya. Sejak diluncurkan November 2018, tercatat sudah belasan ribu warga fakir miskin yang mendapatkan fasilitas kredit usaha tanpa bunga dan agunan melalui masjid.

Selain itu, OPOP mampu membuat 1.100 pesantren di Jabar sukses dan mandiri melalui pemberian modal dan pelatihan usaha. Adapun lewat English for Ulama, lima ulama muda Jabar, salah satunya dari Cirebon, dikirim ke Inggris untuk menyebarkan tentang Islam yang damai.

“Kami selama 12 bulan ini sudah menerjemahkan nasihat dari Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah ada 18.000 lebih fakir miskin sekarang bebas rentenir berkat rajin ke tajug dan mendapatkan pertolongan dari pemerintah,” ujar Emil dalam sambutannya.

“Inilah dakwah kami melalui kekuasaan di Jabar. Mudah-mudahan Bapak Wakil Presiden bisa berkenan menyukseskan Festival Tajug ini sebagai cikal bakal lahirnya peradaban baru Islam yang berjaya melalui kekompakan di antara kita semua,” tambahnya.

Wapres RI Ma’ruf Amin sementara itu sangat mengapresiasi gelaran Festival Tajug karena dinilai merupakan salah satu langkah strategis mengembangkan Islam melalui pembangunan masjid.

Tak hanya itu, Wapres mengimbau agar pesan Sunan Gunung Jati juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran menjaga masjid agar tidak digunakan sebagai tempat menyebarkan ajaran-ajaran menyimpang atau berita yang mengandung kebencian.

Adapun menurut Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat, tema ‘Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin’ dalam Festival Tajug tahun ini memiliki makna mendalam tentang ajakan menjaga negara dan agama.

“Memang inilah tugas kita, yaitu menjaga negara dan menjaga agama. Menjaga negara yakni fakir miskin, menjaga agama yakni tajug,” kata Arief.

“Berangkat dari istilah ini, PBNU menggandeng kesultanan menggelar Festival Tajug untuk bersama-sama menyadarkan bahwa perjuangan harus imbang antara tajug dengan fakir miskin. Antara negara dan ulama, antara dunia dan akhirat, antara putih dan merah, antara kiyai dan pejabat,” ujarnya.

Tak hanya Wapres RI dan Gubernur Jabar, pembukaan Festival Tajug 2019 juga dihadiri raja dan sultan dari berbagai keraton yang ada di Tanah Air. Festival berlangsung pada 22 hingga 24 November mendatang.

Tahu Gejrot Diusulkan jadi Warisan Budaya tak benda

Cirebon, Voiceofjabar.com – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengusulkan makanan khas, tahu gejrot sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Tahu gejrot itu memang asalnya dari Ciledug, di sini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon Imron Rosyadi, di sela Festival Budaya di Alun-Alun Ciledug, Kabupaten Cirebon, belum lama ini, melansir antarajabar.

Festival budaya itu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai larung Cai Di Raga di aliran pertemuan Sungai Jangkelok dan Cisanggarung, Cirebon, yang menjadi tradisi masyarakat sekitar hingga festival tahu gejrot.

Rencananya, Pemkab Cirebon menggelar festival tahu gejrot setiap tahun untuk semakin mempromosikan makanan yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

“Kami akan mengadakan festival tahu gejrot tiap tahun karena ini ciri khas makanan kami. Bahwa di Cirebon ada makanan yang bergizi dan enak, yaitu tahu gejrot,” kata Ketua DPC PDI Kabupaten Cirebon itu.

Ketua Panitia Festival Budaya Suherman menjelaskan pabrik pertama yang membuat tahu gejrot berada di Desa Jatiseeng, Ciledug, Cirebon.

Suherman mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan pabrik yang pertama kali membuat tahu gejrot di Cirebon itu menjadi warisan budaya tak benda.

“Jadi, dari Kemendikbud nanti akan dipatenkan dan ada piagamnya untuk menjadi warisan budaya tak benda,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menghadiri festival itu menyampaikan bahwa partainya “concern” dan menaruh perhatian terhadap kuliner nusantara, termasuk tahu gejrot.

Bahkan, kata dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Presiden Joko Widodo pun sangat menaruh perhatian dan kecintaan akan kuliner nusantara ini.

“Indonesia mendapat karunia yang luar biasa sebagai negara yang memiliki bumbu-bumbuan terlengkap, makanan nusantara terlengkap,” ujar Hasto yang datang ke Cirebon khusus untuk menghadiri festival budaya itu.

Menurut Hasto, kekayaann kuliner yang luar biasa itu harus diperkuat melalui penelitian-penelitian sehingga bisa diketahui kandungan gizi setiap makanan khas Indonesia.

Tidak hanya itu, ia mengatakan wisata kuliner juga bisa menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara dengan mengangkat potensi kuliner tahu gejrot.

Hasto bersama Imron, dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyempatkan menikmati tahu gejrot dengan lesehan bersama warga di Alun-Alun Ciledug. (red)

Keunggulan Ciayumajakuning harus Dikenalkan kepada Dunia

CIREBON, Voiceofjabar.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, event Katon Tourism Expo 2019 dapat mempromosikan beragam potensi parawisata wilayah Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan).

Menurut Uu, event yang digagas oleh Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Wilayah III Jawa Barat dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Cirebon tersebut dapat mendongkrak kepariwisataan Jabar.

“Inilah salah satu bentuk inovasi dan kolaborasi oleh berbagai komponen dalam bidang Pariwisata,” ucap Uu saat menghadiri Gala Dinner bersama ASPPI Wilayah III Jabar di Ballroom Patra Hotel Cirebon, Kabupaten Cirebon, Sabtu (14/9/19).

Uu juga menyatakan, Ciayumajakuning memiliki sejumlah destinasi wisata sejarah. Baik sejarah berdirinya bangsa Indonesia maupun sejarah penyebaran agama Islam di Tanah Pasundan. Selain itu, kata dia, Ciayumajakuning memiliki panorama yang indah dan kaya akan budaya.

Oleh karena itu, Uu berharap keunggulan pariwisata Ciayumajakuning harus diperkenalkan. “Cirebon kawasan bersejarah, khususnya dalam perkembangan Islam di wilayah Jawa Barat. Bahkan ada batik paling terkenal, khas Cirebon, yakni Megamendung,” kata Uu.

Kepala Disbudparpora Kabupaten Cirebon Hartono mengatakan, Katon Tourism Expo 2019 merupakan event pameran nasional promosi wisata dengan berbagai rangkaian kegiatan, seperti bisnis meeting, fam trip dan hiburan. Dia pun optimistis Hartono optimistis event tersebut akan dihadiri wisatawan nasional maupun mancanegara.

“Ini untuk memberikan kontribusi pengembangan promosi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD ASPPI Jabar Krisna Rusiana menyebut, Katon Tourism Expo 2019 mempertemukan stakeholder kepariwisataan, yaitu Dinas Pariwisata, seller atau pengusaha dan agen perjalanan wisata yang menjadi mesin penggerak dunia bisnis pariwisata.

“Pada event ini, dipamerkan potensi penting dalam memberikan kontribusi pengembangan promosi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Krisna.

“Katon sendiri artinya terlihat, harapannya Cirebon tidak hanya terlihat, atau eksis di Jawa Barat, tapi juga di Indonesia, bahkan dunia,” tambahnya.

Katon Tourism Expo 2019 sendiri rencananya akan dihadiri pelaku wisata dari mancanegara, seperti India, Turki, Malaysia, Singapura, dan Thailand. (red/ty)

Pemprov Jabar Berupaya Tekan Angka Pengangguran

CIREBON, Voiceofjabar.com – Smart Nakertrans merupakan salah satu program Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam upaya menekan angka pengangguran.

Dalam Smart Nakertrans, terdapat program Mobile Training Unit (MTU), pelatihan kerja mandiri yang dilaksanakan di tempat tinggal masyarakat dengan menghadirkan armada MTU.

Di Jawa Barat, pelatihan melalui MTU fokus kepada sektor pertanian, pariwisata dan kewiraswastaan. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pun menyambut positif Pelatihan Kerja Mandiri melalui MTU Angkatan VII yang digelar Disnakertrans Jabar.

“Dengan MTU, masyarakat tidak perlu mendatangi tempat-tempat pelatihan, tapi negara yang hadir ditengah masyarakat memberi pelatihan,” kata Uu di Pondok Pesantren Al Ishlah 2 Desa Buntet, Kec. Astanajapura, Kab.Cirebon, Selasa (10/9/19).

Uu juga mengatakan bahwa tren pengangguran di Jawa Barat turun sebesar 0,44 persen pada 2019 dari 8,17 persen pada Agustus 2018. Meski begitu, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat sekira 1,84 juta orang tergolong masih tinggi.

Selain Smart Nakertrans, ada dua program unggulan lain dari Disnakertrans Jabar yakni Migran Juara dan Milenial Juara.

Adapun MTU sendiri menjadi model penanganan yang diberikan Pemdaprov Jabar untuk mengurangi ketidaksesuaian antara kurikulum yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan kompetensi di dunia industri.

“Dengan memberikan pelatihan, baik dalam tataran hard skills maupun soft skills, pelatihan kerja tersebut bertujuan untuk menambah kualitas dan daya saing para pesertanya sehingga nantinya dapat memiliki kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,” kata Uu.

Setelah para pemuda mampu menjadi pekerja mandiri dan membentuk unit usaha baru, diharapkan mereka mampu mengembangkan usahanya untuk menyerap tenaga kerja. Sehingga, nantinya tingkat pengangguran terbuka dapat menurun dan tingkat perekonomian warga desa menjadi meningkat.

Adapun terkait MTU Angkatan VII yang diadakan di lingkungan pesantren, Uu berujar program ini tepat sasaran karena ke depan para santri tidak saja dibekali ilmu agama, tapi juga skill lain termasuk kewirausahaan.

Kepala Disnakertrans Jabar M. Ade Afriandi mengatakan, MTU bertujuan menambah skill, minat, membentuk kelompok usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran. Pada MTU kali ini, dididik sejumlah santri yang belum mempunyai skill dan kesempatan kerja.

“Peserta 30 orang, hasil rekrutmen dan arah minat peserta, ada 15 orang di bidang kuliner dan 15 santri di bidang las listrik dasar,” kata Ade.

Ade berujar bahwa pihaknya pun menyediakan tenaga profesional sebagai pengajar. Lewat pendekatan partisipatif, pelatihan teknis dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Al Ishlah II, sementara pelatihan soft skills dilakukan di Balai Latihan Kerja Mandiri Kantor Disnakertrans Jabar di Kota Bandung.

“Pelatihan lima hari kalender, dibagi dua tahapan teknis empat hari, soft skills satu hari di Bandung,” tambahnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Al Ishlah II, Kiai Soleh Zuhdi, memberikan apresiasi atas program yang digagas Pemdaprov dan Disnakertrans Jabar. Kiai Soleh Zuhdi pun berharap MTU bisa membawa manfaat bagi para santri.

“Kami selaku pimpinan pondok pesantren, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Ambil semua kesempatan ini, jangan main- main, berlatih dengan sungguh- sungguh,” tutup Kiai Soleh Zuhdi. (red)

DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Program WUB

Cirebon, Voiceofjabar.com – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong program tempat pelatihan (workshop-red) untuk menstimulasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon agar lebih eksis di masyarakat.

Hal itu sebagai langkah dari kebijakan gubernur untuk mengoptimalkan Wira Usaha Baru (WUB) di Jawa Barat.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rojak Muslim mengatakan, dari semua program unggulan yang di tawarkan, salah satu program prioritas ialah diantaranya tempat pelatihan/workshop agar UPTD ini menjadi lebih eksis di masyarakat.

Hal itu tentunya harus dikoordinasikan dan didiskusikan lebih lanjut dengan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat untuk menggali lebih dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang belum terakomodir.

“Jadi intinya kalo ada softcopy atau proposal pengajuan yang sudah ada atau apapun jenisnya itu biar kami pegang nanti kita akan rapatkan di komisi hal hal mana saja yang harus di dorong oleh dewan,” ujar Abdul Rojak di Kantor UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Jawa
Barat Kabupaten Cirebon, Kamis (11/4/2019).

Selain itu, lanjut Abdul, kunjungan ke UPTD tersebut untuk mengetahui perkembangan WUB di bawah kebijakan gubernur baru. Karena, di kebijakan sebelumnya tanpa terkecuali semua instansi harus ada WUB. Kemudian terbatasnya SDM yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu tidak menjadi
bagian dari program penting terutama dalam pengelolaannya.

Padahal, seharusnya ada semacam workshop agar UPTD ini dapat dirasakan manfaatnya oleh dan untuk masyarakat
secara langsung.

“Tapi masalahnya sarana dan prasarana untuk mendukungnya itu belum terakomodir dengan baik diantaranya ruang belajar, showroom produk unggulan hasil hutan, asrama atau mess pengajar, laboratorium dan lain-lainnya,” katanya.

Sehingga, harap politisi Golkar itu, WUB ini yang sudah di tata sedemikian rupa dengan dihadapkan nya kebijakan baru akhirnya hilang. Padahal, program WUB tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan antara kebijakan lama dan kebijakan baru sekarang dan juga perbanyak workshop agar lebih mengoptimalkan potensi yang ada.

“Karena untuk menjalankan program unggulan itu dibutuhkan persiapan yang tepat,” ucapnya.

Apalagi, tambah Abdul, adanya koordinasi yang positif bersama-sama dengan UPTD lainnya baik itu pengadaan lahan maupun UPTD pendukung lainnya agar bersinergi untuk memajukan antara satu sama lainnya. Sehingga untuk menuju Jabar Juara Lahir Bathin dengan dukungan
yang penuh dari jajaran pelaksanan teknis dapat terwujud.

“Pengalokasian tempat saja dulu untuk pelatihannya nanti bisa berkordinasi dengan UPTD lain terkait pengadaan lahan jangan sampai sifat ego sektoral terjadi di jawa barat yang akibatnya menjadi kendala utama dalam proses memajukan suatu daerah,” tandasnya. (red)

DPRD Jabar Dukung Pemprov Lahirkan Raperda RP3KP

Cirebon, Voiceofjabar.com – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat KH Habib Syarief Muhamad menyambut baik, rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rencana pembentukan Raperda pemukiman dan perumahan.

“Perda ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kita paham Jawa Barat termasuk ke dalam provinsi dengan jumlah penduduk yang padat, artinya kedepan perumahan akan menjadi
problem tersendiri” kata Syarief usai menghadiri Sosialisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau RP3KP Provinsi Jawa Barat di Ruang Nyi Mas Gandasari , Gedung Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selasa (14/3/2019).

Menurutnya permasalahan perumahan dan pemukiman tidak bisa dianggap sederhana. Dalam merencanakan pembangunan sebuah perumahan ataupun pemukiman banyak aspek yang harus diperhatikan.

“Kami memberikan masukan, pertama kedepan masyarakat Jawa Barat kita harapkan semuanya bisa memiliki rumah yang layak huni kemudian secara bertahap daerah-daerah yang termasuk kedalam pemukiman kumuh bisa berkurang” ujarnya.

“Pemukiman ini secara logika pasti akan mengambil alih daerah-daerah yang produktif sehingga perlu ada kompensasi atau pengganti dari tanah yang sementara ini digunakan untuk pemukiman” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan pengujian terkait Raperda tersebut dan segera membentuk pansus.

“Kita akan memberikan rekomendasi agar segera dibentuk pansus. Kita berharap mudah-mudahan
sebelum pemilu, atau tidak dengan alokasi waktu yang tidak memungkinkan kita akan alokasikan sesudah pemilu mudah-mudahan kita bisa tuntaskan pada semester satu ini.

Lebih lanjut Ia berharap, dengan hadirnya Raperda ini dapat menjadi solusi penataan pembangunan pemukiman dan perumahan di Jawa Barat.

“Harapannya dengan Raperda ini ada suatu regulasi bagaimana perumahan di Jawa Barat bisa tertata dengan baik, tidak carut marut, dan lebih memperhatikan keberlangsungan ekosistem” pungkasnya. (red)

DPRD Jabar Minta Pengerjaan Jalan Menuju Bandara Kertajati Dipercepat

Cirebon, Voiceofjabar.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady berharap, proses pengerjaan akses jalan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dapat secepatnya diselesaikan.

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mengakses BIJB.

“Pada Tahun 2018 ini ada pekerjaan pelebaran jalan ada pembebasan jalan di tiga desa, tiga desa yang dibebaskan itu dua sudah beres tinggal satu desa dalam proses negosiasi musyawarah dengan warga sudah selesai tinggal proses pembayaran” kata Daddy usai melakukan Monitoring Kinerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, Selasa (6/11/2018).

Daddy menuturkan, percepatan penyelesaian akses jalan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat Jawa Barat untuk memudahkan mengakses BIJB, sehingga akses bandara dapat lebih mudah.

“Sehingga jalan toll menuju bandara selain (menggunakan) akses non toll yang ada kita berharap itu bisa direalisasikan jadi orang ke bandara tidak perlu jalan non tol kalau jalan tolnya berjalan denngan bagus kan akses kita makin mudah itu yang pertama, yang kedua soal jalan jalan lain ternyata ada jalan lapisan penetrasi yang masih butuh penanganan, 10 km baru ditangani 5 km” ujarnya.

Lebih lanjut Daddy menjelaskan, untuk catatan di tahun 2019, beberapa pekerjaan yang sudah diusulkan masuk di tahun 2019 murni pihaknya mendorong masuk di perubahan tahun 2019.

“Misal jembatan yang tadinya di revisi 2018 gagal ternyata ijin-ijinya, amdal lain maupun amdal lingkungan belum selesai jadi itu yang akan kita dorong di 2019 perubahan, dan karena ada pergeseran desain sedikit angkanyapun pasti bergeser juga awalnya 4 Milyar yang tidak bisa direalisir di 2019 kita mungkin bergeser di 7 Milyar di 2019 perubahan” paparnya.

Pihaknya meminta Badan Pengelolaan Jalan (BPJ) untuk secepatnya membenahi amdal, sehingga kedepan proses fisik dapat segera dilakukan.

“Jika bisa tidak terlalu jauh juga kita geser perubahanya, perubahan biasanya terdorong sampe bulan Oktober, kalo bisa september kan kawan-kawan bisa mengejarkan itu masih dalam rentang waktu yang cukup.

Dalam kesempatan yang sama Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV Kabupaten Cirebon mengatakan, bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan program-program peningkatan pelebaran dan terutama rutin jalan yang dipertahankan untuk kondisi jalan yang mantap. (red)

KPK Gencar Kumpulkan Barang Bukti kasus Bupati Cirebon

Cirebon, Voiceofjabar.com – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus kembangkan barang bukti (barbuk) kasus dugaan jual beli jabatan dan dokumen proyek yang menjerat Bupati Cirebon.

Selain 3 lokasi, Tim KPK pun melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen di 2 kantor dinas yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Di Kantor Dinas Kesehatan, Tim KPK mengamankan sejumlah barbuk berupa dokumen dan administrasi kepegawaian. Penggeledahan dilakukan sejak siang sekira pukul 13.00 hingga 14.45 WIB.

Dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Tim KPK mengamankan barbuk dikemas dalam 2 buah koper, 1 boks dan 1 dus. Berdasarkan informasi di lapangan, Tim KPK melanjutkan aksinya menuju Kantor Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Enny Suhaeny membenarkan aksi penggeledahan. Tim KPK menyita barang bukti untuk pengembangan kasus yang kini tengah dihadapi Kepala Daerah di Kabupaten Cirebon.

“Tadi sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan dari bukti pengajuan usulan mutasi,” kata Enny Suhaeny kepada wartawan, Senin (29/10).

Disebutkannya, ada 2 ruang yang dilakukan penggeledahan yakni ruang kantornya (Kepala Dinas) dan ruang kantor Sekretaris Dinas (Sekdis).

“2 ruang, Saya dan Bu Sekdis. Bu Sekdisnya kebetulan sedang ada pembinaan di Puskesmas,” ujarnya.

Dalam keterangannya kepada awak media, Enny mengaku bahwa Tim KPK dalam menjalankan tugasnya pun masih sangat profesional. Tim KPK selalu izin terlebih dahulu ketika melakukan penggeledahan.

Dijelaskannya, diantara barbuk yang disita merupakan data-data (dokumen) administrasi kepegawaian.

“Jadi usulan mutasi, yang eselon 4 maupun eselon 3. Jadi penyitaannya yang pengajuan promosi, kemudian SK saya (selaku) Kepala Dinas dengan Ibu Sekdis,” pungkasnya.

rmoljabar.com

Nyalon Bupati Cirebon, Charly Setia Band Mengaku tak Ambisi

Cirebon, Voiceofjabar.com – Setelah sekian lama bergelut di blantika musik tanah air, vocalis Setia Band, Charly Van Houten kini berniat melangkahkan kakinya di panggung politik.

Sebagai putra asli Cirebon, Charly pun menyatakan siap maju di pilkada Cirebon 2018 mendatang. Rencananya, Partai Golkar bakal menjadi nahkodanya. Kendati demikian, suami Regina menandaskan tidak ambisi kekuasaan.

“Sebagai putra daerah saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon, saya tidak memiliki ambisi politik namun ketika masyarakat berkehendak mendorong saya Bismillah demi kemajuan tanah kelahiran,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Desas-desus, Charly bahkan sudah melirik Ratu Raja Arimbi Nurtina dari Kesultanan Kanoman Cirebon sebagai calon wakilnya nanti.

Saat dikonfirmasi, penyanyi kelahiran Cirebon itu tidak menampik namanya sudah menjadi incaran banyak parpol di Kabupaten Cirebon, bahkan beberapa tokoh partai tingkat nasional sudah menjalin komunikasi dan menggaransi memberikan tiket cabup padanya.

“Jika ikhtiar baik ini bersinergi dengan harapan masyarakat Kabupaten Cirebon, kami Bismillah memenuhinya, demi kebaikan bersama,” ujarnya.

Charly juga mengaku bahwa “banyak sekali” masyarakat yang sudah menanti dan berharap serta meminta sosok seperti dirinya sebagai putra daerah turun tangan untuk menjadi seorang pemimpin yang akan memberikan perubahan yang baik untuk Cirebon.

“Cirebon harus berubah, karena perubahan adalah keniscayaan, jangan sampai tertinggal dari daerah lain. Maju dalam semua aspek kehidupan terutama kesejahteraan masyarakatnya,” harapnya. (red)

Peran Wanita dalam Pemilu Makin Disorot

Cirebon, Voiceofjabar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum di Hotel Aston Cirebon (24/10/2017). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian tahapan menjelang Pemilu 2019.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Syaifudin Jazuli, dan Perwakilan dari Perkumpulan Pemilu Demokrasi (PERLUDEM), Usep Hasan Sadikin, tampil sebagai narasumber. Forum itu diikuti perwakilan partai politik, organisasi kemahasiswaan dan LSM.

Dalam kegiatan yang berlangsung sehari itu, dibahas sejumlah persoalan, seperti perbedaan Pemilu 2019 dengan Pemilu 2014 pasca keputusan MK tahun 2013.

Pada kesempatan itu, Nina Yuningsih mencatat hal baru dalam Pemilu 2019, antara lain penambahan anggota KPU Provinsi menjadi 7 orang atau disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif.

“Anggota KPU Kabupaten/Kota 5 orang dengan minimal 3 orang dan anggota PPK disesuaikan dengan kebutuhan,” tegasnya.

Selain itu, kata Nina, posisi Bawaslu saat ini menjadi permanen dan peran DKPP yang lebih luas.

Sementara itu, Ketua KPU Kab. Cirebon, Syaifudin Jazuli, menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih di Kab. Cirebon 63,54%. Selain itu pemilih perempuan lebih banyak menggunakan hak pilih dibanding pria. “Pemilih pria hanya 47% sedangkan wanita 53%. Di Cirebon, pemilih perempuan memang selalu lebih banyak yang mengggunakan hak pilihnya dalam setiap pemilu,” jelas Syaifuddin.

Perwakilan PERLUDEM, Usep Hasan Sadikin juga banyak menyoroti peran perempuan dalam Pemilu. Menurutnya, keterlibatan wanita dalam dunia politik Indonesia masih di bawah 20%. Hal itu juga yang menjadi penyebab belum ada presiden wanita di Indonesia yang menang melalui pemilihan langsung.

Dalam hal demokrasi, menurut Usep, Indonesia menempati peringkat 65 di dunia. Negara yang sangat baik demokrasinya adalah negara yang memiliki anggota wanita di perlemennya tidak kurang dari 30%.

“Proses demokrasi di Indonesia hanya menghasilkan 17 % wanita di parlemen,” tutupnya. (red)