Catatan OJK, ada 1.350 Perusahaan Fintech Ilegal di Indonesia

0

KOTA TASIKMALAYA, Voiceofjabar.com – Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berusaha terus memberantas financial technology (fintech) ilegal yang merugikan masyarakat, ternyata praktik fintech ilegal  masih terus bermunculan.

Dari awal tahun 2018 hingga September 2019 Satuan Tugas Waspada Investasi OJK mencatat 1.350 entitas perusahaan fintech ilegal berkeliaran di Indonesia.

“Dalam kondisi perkembangan fintech saat ini, fintech P2P lending yang telah berijin tercatat 7 perusahaan, sedangkan yang sudah terdaftar sebanyak 120 perusahaan,” ucap Dendy Juandi Kassubag Pengawasan Pasar Modal dan IKNB OJK Kantor Priangan Timur, Jumat (13/9/19).

Menurutnya, 120 perusahaan tersebut merupakan perusahaan fintech yang baru muncul, nanti setelah terdaftar dalam jangka waktu 1 tahun baru dapat izin.

Namun demikian, fintech yang terdaftar sudah termasuk fintech yang legal dan sudah bisa diakses masyarakat.

“Dengan banyaknya masyarakat yang terjebak dengan pinjaman online ilegal, Dendy pun menghimbau kepada masyarakat supaya berhati-hati dan jangan sembarang mengakses pinjaman online dengan cara mudah dan cepat,” pesannya.

“Jika masyarakat penasaran fintech itu legal ataupun ilegal, bisa langsung menanyakan ke kantor OJK, atau bisa melalui sikapiuangmu.ojk.go.id dan bisa melalui telepon call center 157,” tambahnya.

Sementara itu, Dini Sulistyowati selaku Staff Pengawasan IKMB dan Pasar Modal, OJK Priangan Timur menuturkan, ada dua alasan perusahaan fintech ilegal menjamur di Indonesia

“Pelaku mudah membuat aplikasi, dan yang kedua permintaan dan animo masyarakat terhadap fintech cukup besar,” ucapnya.

“Selain tidak terdaftar di OJK, bunga pinjaman fintech peer to peer lending ilegal pun tidak jelas, bahkan data pribadi peminjam pun rentan disebarkan,” tutur Dini.

Dini lebih jauh menjelaskan, tata cara penagihan fintech ilegal itu tidak hanya menagih kepada peminjam tapi keluarga, rekan kerja bahkan tempat kerja korban pun menjadi sasaran, bahkan bisa lebih fatal terhadap korban, seperti fitnah, ancaman, hingga pelecehan seksual.

Menurutnya, sudah banyak masyarakat yang terjebak dengan fintech ilegal, maka sebab itu, masyarakat harus lebih waspada dan bijak sebelum mengambil keputusan.

“Pelaku fintech peer to peer lending ilegal tidak hanya menggunakan google playstore untuk menawarkan aplikasi, tapi juga link unduh yang disebar melalui sms atau dicantumkan dalam situs milik pelaku,” pungkasnya. (far)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here