Calon Tunggal Akibat Boikot Partai Politik

0

Jakarta, Voiceofjabar.com – Tahun 2018 mendatang, akan digelar pilkada serentak di 171 daerah. Masih adakah calon tunggal dalam pilkada serentak itu?

Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini mengungkapkan, pemilihan kepala daerah calon tunggal adalah fenomena baru dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. “Sehingga (pilkada calon tunggal) ini membuat kita punya banyak pengalaman dan preseden soal ini,” ungkap Titi kepada Voiceofjabar.com belum lama ini.

Calon tunggal lanjut Titi, biasanya terjadi di daerah pemilihan yang kecil. Namun anomali Indonesia terhadap calon tunggal justru terjadi di daerah pemilihan yang populasi penduduknya besar. Calon tunggal pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015 lalu sambung Titi, sebenarnya terjadi secara tidak alamiah.

“Ini karena boikot dari partai-partai yang ada dan tidak mau mencalonkan kandidatnya di pilkada. Kalau calon tunggal terjadi di daerah pemilihan besar maka kemungkinan besar calon akan menang apalagi tidak ada limit threshold minimal kemenangan,” bebernya.

Tak hanya itu, para calon tunggal tambah Titi, sebagian besar berstatus petahana yang sudah pasti akan memengaruhi kemenangan. “Namun faktor terbesar karena calon tunggal dan mekanisme setuju atau tidak setuju ini belum banyak dipahami masyarakat sebagai sebuah sistem pemilihan,” tandasnya.

Ditanya apakah Perludem menemukan atau menerima laporan dari daerah-daerah yang menggelar pilkada dengan calon tunggal pada 2015 lalu, Titi menjawab, “Temuan kami ada beberapa pemilih yang keberatan kenapa yang ditonjolkan (dalam sosialisasi) hanya profil si calon tunggal tapi sisi dari perspektif setuju dan tidak setuju tidak ada,” pungkasnya.

Apakah pada Pilkada Serentak 2018 akan ada lagi calon tunggal? Titi menjawab, calon tunggal bisa saja terjadi karena tidak ada aturan yang melarangnya.

Sempat Jadi Polemik

Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, sebelumnya menjadi polemik serius. Bahkan mengancam tertundanya daerah yang hanya memiliki calon tunggal untuk menggelar Pilkada Serentak 9 Desember 2015 silam.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang diajukan Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru.

Para pemohon merasa hak konstitusional pemilih dirugikan apabila pemilihan kepala daerah serentak di suatu daerah mengalami penundaan hingga 2017. Pasalnya, UU Pilkada mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.

Akhirnya pada 29 September 2015, Mahkamah Konstitusi “menghalalkan” calon tunggal dalam Pilkada Serentak 9 Desember itu. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan kepala daerah dapat terus berjalan meski hanya ada satu pasangan kandidat atau calon tunggal. Syaratnya, daerah yang bersangkutan telah mengupayakan adanya pasangan calon lainnnya dalam waktu tiga hari.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada pasangan calon lain, pilkada dengan satu pasangan calon tetap bisa dilakukan. Masyarakat bisa memilih pasangan calon tunggal tersebut dengan pilihan “SETUJU” dan “TIDAK SETUJU”.

Calon Tunggal Melenggang jadi Pemenang

Kendati sempat menjadi polemik, para calon kepala daerah yang tak memiliki rival dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015 ternyata melenggang meraih kemenangan.

Dari 264 daerah, ada tiga daerah yang menggelar pilkada dengan calon tanpa rival atau calon tunggal yakni Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Timor Tengah Utara (TTU) di Nusa Tenggara Timur dan Blitar di Jawa Tengah.

Pemilihan kepala daerah di ketiga daerah tersebut bahkan berjalan lancar, aman, dan damai. Tak hanya itu, para calon tunggal tersebut melenggang menjadi pemenang.

Di Kabupaten Tasikmalaya misalnya, hasil penghitungan akhir KPU Kabupaten Tasikmalaya mengisyaratkan bahwa pasangan calon Uu Ruzhanul Ulum – Ade Sugianto memenangi pemilihan kepala daerah.

Dari hasil penghitungan akhir KPU Kabupaten Tasikmalaya, pasangan petahana yang diusung PDIP, PAN dan PKS itu mendulang suara setuju sekitar 488.845 atau 67,42 persen. Sedangkan yang memilih tidak setuju hanya 236.240 atau 32,58 persen.

“Ini (penghitungan akhir) didapatkan dari penghitungan nyata, C1 yang terkumpul dari 39 kecamatan. Perhitungan di setiap TPS juga sudah langsung diumumkan ke publik dan semua ada rekap lengkapnya,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat saat itu.

Untuk suara tidak sah kata Deden, hanya sekitar 62.079 atau 7,89 persen. “Suara tidak sah ini dihitung dari surat suara yang dicoblos di luar kolom setuju atau tidak setuju oleh para pemilih,” tandasnya.

Dia menambahkan, kendati di daerahnya pilkada digelar dengan calon tunggal, namun tingkat partisipasi warga mencapai 60 persen lebih. “Jumlah pemilih yang mendapat undangan sekitar 1.343.640 orang. Lumayan bagus kalau tingkat partisipasi 60 persen lebih,” tukasnya.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Tengah. Pasangan Rijanto -Marheinis Urip Widodo memenangi Pilkada Kabupaten Blitar dengan meraih suara sekitar 78 persen. Pasangan yang hanya diusung PDIP ini mendulang suara setuju mencapai 421.702 suara, dari 540.005 orang kehadiran pemilih.

Sedangkan pemilih yang menyatakan tidak setuju hanya 76.941 suara atau 14 persen, dengan suara tidak sah hanya sekitar 41.362 suara atau 8 persen.

Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah mengatakan, dari pemilih yang ditetapkan dalam DPT sekitar 964.928 orang, tingkat partisipasi mencapai 56 persen. “Angka ketidakhadiran masih 44 persen, sedangkan suara tidak sah hanya sekitar 8 persen. Data ini hasil rekapitulasi dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar,” tukasnya.

Sementara itu, di Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, pasangan Raymundus – Aloysius Kobea juga mendulang suara cukup signifikan. Dari hasil rekapitulasi sementara, pasangan ini meraih suara setuju sekitar 3.792 suara atau 79,97 persen. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya 950 suara atau 20,03 persen. (rommy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here