Bupati Tasik Merasa ‘Ribet’ dengan Aturan Promosi Pejabat Esselon II

0

Tasikmalaya, Voiceofjabar.com – Setelah menunggu lama, akhirnya Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum resmi melantik pejabat esselon II di ruang Setda Kabupaten Tasik,  Senin, (29/05).

Dalam keterangan pers, Uu sempat menyinggung soal ribetnya prosedur birokrasi dan kebijakan pemerintah dalam banyak hal termasuk urusan penetapan pejabat daerah esselon II tersebut. Banyaknya aturan yang harus ditempuh, menbuat Pemkab Tasik harus menunggu lima bulan lamanya untuk melantik pejabat esselon II tersebut.

“Terkait pelantikan pejabat esselon II akhir-akhir ini berbeda dengan pelantikan sebelumnya. Sekarang sangat menyita waktu, tenaga dan biaya. Kalau dulu hanya dipertimbangkan dengan baperjakat siapa yang promosi, selesai,”kata Uu usai melantik.

“Kalau sekarang harus ada assisment dan assisment butuh biaya, asisment butuh komunikasi dengan orang luar karena ada keharusan adalah asisment kelompok yang netral,”tambah Uu.

Belum lagi banyak tahapan yang tampaknya menambah pusing dan ribet. Seperti membiayai pembuat soal, harus sewa tempat dan yang lainnya. Ditambah lagi dengan pengurusan yang mengharuskan komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Yang ketiga juga banyaknya bolak balik Tasik – Bandung, kadang-kadang Tasik-Jakarta karena begitu banyak aturan yang harus di lakukan, dan aturan tersebut perlu penjelasan takut kami salah. Oleh karena itu saya merasa berat dan ribet, merasa terbebani dengan adanya promosi eselon II dengan aturan yang hari ini kami lakukan,”tandasnya.

Uu memandang jika aturan tersebut terus diterapkan, maka aturan Undang-Undang Otonomi Daerah yang sejak reformasi digulirkan menjadi tak berguna lagi. Sebab segala sesuatunya harus atas persetujuan gubernur atau menteri.

Bahkan pejabat sekelas camat pun harus didasari persetujuan gubernur. Bupati dan Walikota tak bisa sembarangan lagi merotasi anak buahnya. Akan halnya, Uu menganggap Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi basi keberadaanya.

“Jadi kami itu apa, sementara kan sekarang semangatnya otonomi daerah dengan lahirnya undang – undang OTDA ( Otonomi Daerah ) di jaman reformasi dulu. Tapi kenapa semakin ribet. Semua ditarik lagi ke Jakarta, semua ditarik lagi ke pusat. Ini seolah-olah sudah melenceng dari ghiaroh reformasi itu sendiri,”tegasnya. (jang)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here