Bupati Tasik Harap Proses Hukum Kasus Hibah Tidak Dibumbui Isu Negatif

0
foto: radartasikmalaya.com

Tasikmalaya, Voiceofjabar.com – Kasus pemotongan dana hibbah 2017 di Kabupaten Tasikmalaya masih terus bergulir. Namun selagi proses hukum tetap berjalan, diharapkan agar tidak dibumbui oleh isu-isu negatif yang dapat mengganggu kondusifitas daerah.

Demikian diutarakan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Ia berharap penuntasan kasus yang melibatkan sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Tasik itu berlangung tertib dan benar.

“Jangan jadi isu tak mendasar,” kata Ade, Senin (11/2/2019).

Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengucurkan dana hibah APBD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 2017 sebesar Rp174.709.900.000 dengan jumlah penerima 1.063 lembaga. Namun dalam praktiknya, ditemukan potongan dana 80% sampai 90% terhadap 21 yayasan penerima.

Rincian nama penerima hibah itu pun sempat menghebohkan jagad maya sehingga membuat publik bertanya-tanya sebab terdapat sejumlah orang mulai dari anggota dewan, ketua partai, aktivis dan pejabat tercacut di dalamnya sebagai penerima.

“”Kalau ada, ya saya mendukung proses hukum itu. Tapi jangan dilebih-lebihkan,” ujar Ade.

Sebelumnya Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Nandang Suherman melaporkan investigasi pemotongan dana hibah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/2/2019).

Menurut Nandang, banyak pihak lain selain Sekda Kodir cs yang kini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Negeri (PN) Bandung.

“Yang ditangani Polda Jabar masih terpaku pada 21 lembaga Penerima Hibah tidak menyeluruh. Padahal investigasi salah satu koran terkenal di Jawa Barat juga telah menemukan tujuh lembaga lain yang dipotong 70 sampai 80 persen. Jadi bukan 21 lembaga saja,” kata Nandang. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here