Beberapa Penyebab Kenapa Korupsi Sulit Dihilangkan?

0
foto: IST

Voiceofjabar.com – Kenapa korupsi sulit diberantas? Nyaris tiap tahun selalu saja ada kasus korupsi yang terkuak. Bahkan mungkin jumlahnya banyak namun belum terungkap. Beberapa penyebab dapat diidentifikasi sebagai perintang dalam mengusut tindak pidana korupsi di negeri.

Salah satunya ada pada mindset masyarakat sendiri yang belum sepenuhnya memberi label perilaku korup sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan yang merugikan. Koruptor masih bebas diterima kehadirannya di tengah masyarakat. Bahkan masih bisa ketawa-ketiwi dengan tenang. Beda halnya dengan narkoba atau pencurian. Pikiran masyarakat sudah final menyimpulkan dan tidak bisa diganggu gugat bahwa narkoba dan pencurian adalah kejahatan yang membahayakan.

Sikap inilah yang kata juru bica Komisi Yudisial, Farid Wajdi menjadi hambatan tersendiri untuk memutus mata rantai korupsi di negeri ini.

“Di tempat saya (kampung halamannya) seorang mantan gubernur, mantan walikota yang pulang kampung selesai ‘sekolahnya di Cipinang’ itu justru disambut dengan rebana, disambut dengan nasyid, dan tokoh tokoh masyarakat. Malah bakal dicalonkan lagi sebagai kepala daerah,” kata FariD melansir CNNIndonesia.com

Menurut dia, perbedaan hukuman dan cap stample masyarakat terhadap koruptor dan maling ayam misalnya, sangat demikian kentara.Sanksi yang diberikan pun tidak sama. Masyarakat sepakat jika maling ayam diasingkan dari lingkungannya atau bahkan dihakimi secara fisik.

Sedangkan koruptor tidak. Padahal, sambung dia, tingkat kejahatan dari dua jenis perilaku tersebut sangatlah jauh. Koruptor sejatinya mendapat hukuman lebih berat dari maling ayam. Tak cukup diasingkan, melainkan dimiskinkan atau bahkan dihukum mati seperti yang sudha berjalan di negara-negara lain, seperti Cina.

Hambatan berikutnya adalah ketidakpuasan. Kenapa? Ya, karena honor, gaji, tunjangan dan lain-lain yang didapat perlu tidak membuahkan kepuasan bagi pelaku korup. Sehingga manakal ada peluang untuk berbuat yang tidak seharusnya tapi menggiurkan, ia pun melakukannya tanpa berfikir hukuman.

Menteri Agama, Lukman Hakim menyampaikan sikap rakus seseorang terlebih yang memiliki jabatan publik, sebaiknya bisa diredam dengan sikap qanaah, atau merasa puas dan cukup dengan rezeki yang diterima.

Qana’ah dapat diartikan sebagai sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidakpuas dan perasaan kurang.

Dengan memahami sikap qana’ah, menurut Lukman, seseorang akan selalu menghindar dari perbuatan korup yang merugikan orang lain.

“Qana’ah diajarkan para sufi agar merasa cukup. Sehingga hanya menikmati hak kita sendiri tanpa harus mengurangi hak orang lain,” kata Lukman.

Berikutnya, korupsi sudah menjadi budaya mengakar alias berjamaah. Sebab, praktek prilaku korup telah berlangsung dalam waktu cukup lama. Berawal di jaman orde lama, menguat di orde baru sehingga sekarang kesulitan mencabutnya. Kehadiran KPK di era reformasi tak otomatis membendung praktek korupsi.

Korupsi sudah menyatu dengan birokrasi dalam pemerintahan secara masif dan sistematis. Mencabut budaya korupsi memang sulit dilakukan. Tapi bisa, asal ada itikad kuat dan komitmen tinggi dari semua elemen masyarakat. Dalam melawan korupsi diperlukan revolusi mental, perlawanan bersama secara berkesinambungan. Semua dari kita tak boleh diam.

“Korupsi tak akan hilang jika hanya mengandalkan pemberantasan oleh KPK. KPK hanya mengupayakan efek jerah bagi pelaku korupsi dan masyarakat umum. Kerja keras KPK sebaiknya dibarengi dengan perlawanan setiap dari kita. Jangan diam melihat praktek korupsi. Tolak jika diajak. Laporkan ke pihak penegak hukum jika menyaksikan. Saatnya orang jujur bicara, bertindak. Diamnya mereka akan menyuburkan praktek korupsi,”ungkap Amirudin Mahmud dalam opininya di halaman Tempo 13 maret 2017.

Masih kata Mahmud sistem birokrasi membuka peluang prilaku korupsi. Regulasi dan peraturan perundang-undangan tak sedikit yang membuka cela penyelewengan. Cela itu dimanfaatkan oleh pejabat bermental korup guna memperkaya diri dengan cara ilegal. Sebab itu, setiap regulasi, kebijakan dan peraturan selayaknya tidak membuka cela penyelewengan.

Di sini ketelitian dalam mengeluarkan regulasi dan membuat peraturan dibutuhkan. Hindari dan tutup cela, potensi praktek pungutan liar. Pungli sejatinya tangga pertama menuju tindak pidana korupsi.

Kaitan dengan pungli Pemerintah telah membentuk Saber Pungli. Ini kudu didukung oleh masyarakat. Sekali lagi, jangan diam. Mendiamkan penyelewengan sama saja sedang melakukannya. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here