Agar Tak Dicaplok, Industri Tembakau di Tasikmalaya Diminta Segera Miliki Badan Hukum

0

Tasikmalaya, Voiceofjabar.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tasikmalaya terus memotivasi para pelaku industri kecil menengah perihal pentingnya memiliki HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Dengan kata lain, HAKI itu semacam ijazah atau sertifikat agar perusahaan lebih pede dalam melebarkan produksinya, tidak khawatir merk produknya diserobot pihak lain.

Salah satu industri yang saat ini sedang dijadikan objek motivasi tersebut adalah industri tembakau. Ia menyebut di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 19 perusahaan tembakau yang belum memiliki badan hukum. Atas hal itu, pihaknya merasa perlu untuk terus mensosialisasikan pentingnya HAKI tersebut.

“Sebetulnya pengusaha di kita banyak tapi tidak memiliki badan hukum. Termasuk tembakau. Sehingga sangat berpeluang dicaplok diklaim produknya oleh orang lain dan kita kan gak bisa komplen. Makanya kita fasilitasi. Kita arahkan. Memberikan pemahaman betapa pentingnya HAKI ini,”ungkap Kepala Dinas Perindag Kabupaten Tasikmalaya, Heri Sogiri kepada VOJ usai memberi pengarahan kepada para pengusaha tembakau, Senin, (3/4).

Menurutnya, Kabupaten Tasikmalaya merupakan penyumbang cukai sebesar Rp1,1 miliar di Jawa Barat pada tahun 2015. Maka dari itu, sambungnya,kegiatan fasilitasi tersebut diproyeksikan untuk membangun kesepahaman dan kesatuan tindak pelaksanaan pendaftaran HAKI merk bagi industri hasil tembakau.

“Kita pacu mereka agar meningkatkan kualitas dengan tar dan nikotin rendah. Memacu persaingan usaha, termasuk memacu sinkronisasi dan integrasi antara pengusaha tembakau dan petani. Diharapkan mereka bisa bersaing,”jelasnya.

Sementara itu, salah seorang Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Wawan Riawan menerangkan bahwa problem pengusaha tidak mendaftar HAKI bisa didasarkan pada ketidaktahuan dan atau minimnya kesadaran bagi yang sudah mengetahui manfaat HAKI. Alasan lainnya, kata Wawan, pengusaha banyak minder untuk mendaftar dengan alasan usahanya belum tumbuh berkembang

“Padahal antara HAKI dan usaha jangan beririsan. Harus cepat didaftarkan meskipun berkembang. Kita punya undang-undang yang mengatur itu. Kalau sudah punya HAKI, pemilik punya hak ekslusif terhadap merk produknya. Haknya sendiri melarang orang lain menggunakanya,”terangnya.

Bicara harga pembuatan HAKI, jelasnya, khusus untuk UMKM di bawah binaan Dinas Prindag hanya sebesar Rp600.000,-. Sementara untuk perusahaan berkelas nilainya Rp2.000.000,-.  Lain halnya jika melalui perantara konsultan. Harga pembuatan HAKI bisa mencapai Rp3.500.000,- sampai Rp5.000.000,-. (tys)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here