142 Warga Binaan Lapas Banjar Dapat Remisi

0

Banjar, Voiceofjabar.com – Sabtu 17 Agustus 2019, sebanyak 142 orang dari 240 warga binaan Lapas Kelas III Banjar mendapat remisi. Remisi tersebut diberikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019.

Kalapas Banjar, Agus Wahono menyampaikan pemberian remisi tersebut merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Yakni mereka yang berkelakuan baik serta patuh pada peraturan Lembaga Permasyarakatan.

“Remisi tersebut bervariasi. Ada yang mendapatkan remisi satu bulan, dua bulan sampai dengan ada yang mendapatkan remisi sampai enam bulan,” terang Agus.

Ia berharap seluruh warga binaan bisa lebih baik lagi dan dapat melakukan hal yang positif pasca keluar dari tahanan.

Remisi tersebut diberikan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan ke dua Atas PP Nomor 32 tahun 1999. Keputusan Presiden  RI Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang pelaksanaan Kepres RI Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.04.HN.02-01 tahun 2000 tentang remisi tambahan bagi narapidana dan anak pidana. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, assimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan beryarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemberlakuan PP Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, assimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan beryarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, assimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan beryarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. (Sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here